Jabar, galuh.id – Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ciamis mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Hal ini terlihat dalam kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah, yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Rafni Kotari.
Acara yang berlangsung di Haruma Coffee, Dusun Linggamanik, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis ini dihadiri oleh tokoh masyarakat serta pelaku usaha lokal yang antusias menyambut informasi terkait regulasi tersebut.
Dalam pemaparannya, Heri Rafni Kotari menegaskan bahwa Perda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Regulasi ini dihadirkan sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, baik dari segi permintaan modal, kemudahan perizinan, hingga pendampingan usaha.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian usaha masyarakat. Melalui Perda ini, kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang memadai agar bisa berkembang lebih pesat,” ujar Heri Rafni Kotari.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia dalam regulasi ini guna meningkatkan daya saing usaha mereka.
Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, diharapkan UMKM di Kabupaten Ciamis dapat berkembang lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Sosialisasi ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat, terutama mereka yang aktif dalam dunia usaha.
Teri, salah satu tokoh masyarakat Desa Panyingkiran, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu warga dalam memahami hak dan fasilitas yang bisa mereka manfaatkan dalam mengembangkan usaha.
Menurutnya, banyak warga yang ingin berwirausaha tetapi menghadapi kendala, seperti sulitnya mendapatkan izin usaha dan terbatasnya akses modal.
“Dengan adanya Perda ini, kami merasa lebih optimis karena pemerintah sudah menyediakan berbagai dukungan untuk membantu pelaku UMKM,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperluas program pendampingan agar masyarakat semakin siap dalam menghadapi tantangan dunia usaha.
Selain itu, akses terhadap bantuan permodalan juga diharapkan lebih mudah dan merata bagi pelaku usaha di berbagai wilayah.
Selain pemaparan mengenai Perda, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait perkembangan UMKM di Ciamis.
Para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan kendala serta harapan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha kecil dan menengah.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, regulasi yang diterapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Ciamis. (GaluhID/Arul)
Melalui sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak warga yang terdorong untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah.
 di Kabupaten Ciamis mendapat sambutan positif dari masyarakat.){kind=link}