, Hendra Soekarman, NJOP di Kabupaten Ciamis saat ini masih jauh di bawah hasil kajian lapangan.){kind=link}
Ciamis, galuh.id – Menurut akademisi sekaligus aktivis Serikat Petani Pasundan (SPP), Hendra Soekarman, nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Ciamis saat ini masih jauh di bawah hasil kajian lapangan.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergarap maksimal.
“Banyak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau NJOP yang hanya di hitung berdasarkan tanahnya saja tanpa bangunan, karena belum ada penyesuaian antara pajak terutang dengan kondisi sebenarnya,” ungkap Hendra, Jumat (15/8/2025).
Ia menambahkan, meskipun infrastruktur seperti akses jalan di Ciamis sudah banyak perbaikan, tarif PBB-P2 masih tergolong murah. Hal ini penyebabnya belum optimalnya pemetaan dan pendataan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Hendra pun mendorong adanya pola identifikasi objek pajak yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, memaksimalkan peran perangkat desa dan kelurahan dalam mendata potensi pajak. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Ketiga, melibatkan notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Keempat, memastikan Bapenda memiliki peta rinci tanah di semua wilayah agar potensi pajak dapat dipetakan secara akurat,” tambahnya.
Meski memberikan kritik, Hendra tetap mengapresiasi langkah Bapenda Ciamis sejauh ini. Berdasarkan perbandingan dengan daerah lain di Jawa Barat, ia menyebut PBB di Ciamis termasuk yang terendah.
“Sudah seharusnya ada penyesuaian NJOP dengan harga pasar. Banyak bangunan baru di Ciamis yang pajaknya hanya dikenakan pada tanahnya saja tanpa memperhitungkan gedungnya,” tandasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi