Aliansi Mahasiswa Ciamis Gelar Aksi “Indonesia Gelap”, Ketua DPRD Ciamis Beri Respons

Ciamis, galuh.id – Aliansi Mahasiswa Ciamis menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (27/2/2025).

Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap gerakan mahasiswa di tingkat nasional yang mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai merugikan masyarakat.

Seruan Mahasiswa; Tinjau Ulang Kebijakan Pemerintah

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Ciamis, Heman Firmasyah, menegaskan, aksi ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga merupakan bentuk desakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami hadir untuk menyuarakan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mahasiswa di pusat telah memberikan tenggat waktu kepada pemerintah hingga 28 Februari, dan kami di Ciamis turut menyuarakan tuntutan yang sama,” ujar Heman dalam orasinya.

Dalam aksi ini, para mahasiswa mengajukan enam tuntutan utama yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Ciamis, dengan harapan tuntutan tersebut akan diteruskan ke DPR RI.

Enam Tuntutan Aliansi Mahasiswa Ciamis

1. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap lebih mengutamakan efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.
2. Meninjau kembali Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar implementasinya lebih efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memastikan setiap kebijakan berbasis riset ilmiah yang memadai, serta menghindari keputusan yang dapat merugikan rakyat.
4. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, karena pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.
5. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, guna menekan praktik korupsi di kalangan pejabat negara.
6. Meninjau kembali Undang-Undang Minerba, khususnya terkait ketentuan yang memungkinkan perguruan tinggi menjadi pihak ketiga dalam pengelolaan tambang.

Menurut Heman, aksi ini bukanlah yang terakhir. Mahasiswa siap untuk melakukan demonstrasi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

“Kami memberikan waktu hingga Senin mendatang untuk mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar,” tegasnya.

Ketua DPRD Ciamis Berikan Tanggapan

Menanggapi aksi demonstrasi ini, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, memberikan respons yang cukup tegas.

Nanang mengaku tidak memahami siapa yang mencetuskan istilah “Indonesia Gelap” dan menilai bahwa kondisi Indonesia sebenarnya masih dalam keadaan baik.

“Bagi saya, Indonesia terang benderang. Matahari masih bersinar, listrik ada, dan semua berjalan sebagaimana mestinya. Pemangkasan anggaran memang dilakukan, tetapi itu tidak selalu berarti buruk. Bisa jadi efisiensi ini justru membawa manfaat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran bukanlah keputusan DPRD Kabupaten Ciamis, melainkan merupakan kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat.

Oleh karena itu, jika mahasiswa ingin menuntut kejelasan terkait RUU Perampasan Aset atau kebijakan lain, seharusnya mereka langsung menyampaikan aspirasi ke DPR RI.

Ketidakjelasan Surat Permohonan Audiensi

Selain itu, Nanang menyoroti bahwa tidak ada permintaan resmi dari mahasiswa untuk audiensi dengan DPRD.

Menurutnya, surat yang diterima DPRD hanya berupa pemberitahuan aksi, bukan permohonan pertemuan resmi.

Nanang menuturkan, jika mahasiswa ingin menyampaikan tuntutan secara resmi, silakan buat surat permohonan audiensi.

“Kami siap menerima dan berdiskusi. Namun, jika tiba-tiba meminta pernyataan atau tanda tangan tanpa prosedur yang jelas, tentu kami tidak bisa melakukannya,” tegasnya.

Meski demikian, pihak DPRD tetap berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat dalam waktu satu minggu ke depan.

Aksi Mahasiswa Berlanjut

Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan yang telah diajukan dan memastikan suara rakyat benar-benar didengar oleh pemerintah dan legislatif.

Mereka berharap pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat dan mengambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami ingin memastikan bahwa aspirasi ini benar-benar sampai ke pusat dan mendapatkan respons yang jelas dari pemerintah,” pungkas Heman.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Jika dalam waktu yang telah diberikan tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang, gelombang demonstrasi lanjutan berpotensi semakin besar. (GaluhID/Tegar)