Ciamis, galuh.id – Aliansi mahasiswa anti korupsi dari berbagai organisasi kemahasiswaan diantaranya dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), BEM IAID, BEM STAI, BEM unigal dan DPM Unigal.
Aksi ratusan mahasiswa tersebut merupakan aksi penolakan Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimulai dari Gedung Islami, Center Ciamis kemudian konvoi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis.
Dalam aksi tersebut langsung diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nanang Permana SH, Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ada 4 tuntutan aliansi mahasiswa anti korupsi diantaranya, menolak Revisi Undang-Undang KPK, kembalikan marwah KPK sebagai lembaga negara yang independen, melemahkan KPK adalah bentuk afirmasi terhadap tindakan korupsi dan segera lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, menurutnya, Revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentu akan merugikan masyarakat, lantaran jika lembaga pemberantas korupsi dipersempit kewenangannya maka koruptor akan lebih leluasa memakan uang rakyat,” ujar Ketua HMI Ciamis, Hernawan Mahabrata kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).
Dia menjelaskan, salah satu upaya pelemahan KPK adalah adanya poin yang menjadikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Lalu, kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK pun harus berdasarkan izin dewan pengawas.
“Itulah yang akan mengganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi,” ucapnya. (galuh.id/Taz)
,){kind=link}