 mendatangi Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).){kind=link}
Banjar, galuh.id – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Citanduy (AMPAS) mendatangi Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Senin (16/6/2025).
Mereka mendesak penjelasan serta langkah konkret terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang masih menjadi masalah rutin di sepanjang aliran Sungai Citanduy.
Kelompok yang hadir terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Forum Aliansi Kedaulatan Rakyat (Fakar), Komunitas Peduli Sungai Citanduy (Kompasuci), Forum Darurat (Fordar), serta Lembaga Pemantau Anggaran Publik (LPAP).
Mereka menyoroti lemahnya respons Balai Besar Wilayah Sungai terhadap bencana tahunan, terutama di titik-titik rawan seperti Sungai Ciputrahaji.
Koordinator AMPAS, Oki, menyampaikan bahwa banjir tahunan yang terjadi sejak 1986 belum mendapatkan penanganan serius.
Ia meminta agar Kementerian PUPR melalui BBWS segera menurunkan anggaran yang memadai guna melakukan penanganan menyeluruh.
“Dari tahun 1986 sampai 2025 itu waktu yang sangat panjang. Masalah ini harus segera tuntaskan agar masyarakat tak terus menjadi korban,” tegas Oki.
Ia menambahkan, salah satu titik paling mendesak untuk ditangani adalah Sungai Ciputrahaji yang melintasi wilayah Desa Cikaso dan Desa Sindangrasa, Kabupaten Ciamis.
BBWS Buka Pintu Komunikasi
Humas sekaligus Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap masukan masyarakat.
Ia menjelaskan, dalam penanganan bencana, BBWS senantiasa bersinergi dengan instansi lain, seperti BPBD di tingkat kabupaten maupun kota.
“Kami siap siaga 24 jam dalam menghadapi bencana. Penanganan dilakukan bersama tim tanggap darurat dari berbagai instansi,” ungkapnya.
Budi mengapresiasi aspirasi yang para aktivis sampaikan dan berharap komunikasi seperti ini dapat terus berlanjut.
“Mudah-mudahan masukan dari masyarakat bisa membuat pembangunan dan penanganan kami lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Agus Budiman, Ketua LPAP Priangan Timur yang akrab dengan sapaan Agus Kuncir, menyatakan bahwa penanganan di kawasan Sungai Ciputrahaji masih minim, meski pihaknya telah mengajukan berbagai rekomendasi sejak 2002.
“Kajian kami lengkap, termasuk dokumentasi dan persetujuan dari dua kepala desa serta camat. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi berarti,” ujarnya.
Ia meminta agar BBWS mengevaluasi ulang penetapan lokasi prioritas serta membuka ruang dialog terhadap data dan pengajuan masyarakat.
“Silakan croscek langsung ke lapangan. Kami siap mempertanggungjawabkan data dan kajian yang sudah kami susun sesuai regulasi,” tutup Agus. (GaluhID/Teja)
Editor: Evi