“Pandemi ini dampaknya sangat luar biasa. Kami akan melakukan program ini secara bertahap. Karena kemampuan anggaran yang terbatas,” ungkapnya.
Yana menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk 600 Rt/Rw dari toyal 11 ribu Rt/Rw yang ada.
Namun akibat adanya refocusing, rencana itu menjadi tertunda. Sementara untuk para pengusaha, pemerintah telah mendorong agar dapat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Sehingga semua dapat normal kembali. Termasuk juga anggaran,” pungkasnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjar, Maulana Ridwan, mengatakan saat ini Kabupaten Ciamis menjadi pelopor bagi kabupaten lain.
Hal itu lantaran 285 desa dan perangkat desanya telah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan sehingga menjadi contoh bagi kabupaten lain.
Maulana menerangkan, saat ini sebanyak 8.000 honorer sudah masuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran hanya 10 ribu rupiah.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Ciamis karena selama ini telah ikut mendorong kelancaran dan terlaksananya program BPJS Ketenagakerjaan. (GaluhID/Evi)