Ciamis, galuh.id – Desa menjadi salah satu ruang terdekat antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa dinilai perlu dibangun melalui komunikasi, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Senin (24/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Banjarsari Rofik Hikmayana, A.Md., unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Heri mengatakan, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari perubahan fisik suatu wilayah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, terbukanya kesempatan ekonomi, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kita tidak boleh membangun hanya berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kita harus membangun berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan. Karena itu, mendengar aspirasi dari desa menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar memiliki manfaat dan arah yang jelas,” ujar Heri.
Ia menilai, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi institusi pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan tersebut, kata dia, harus menjadi kekuatan untuk menghadirkan pelayanan yang responsif sekaligus memahami persoalan warga secara langsung.
Menurut Heri, tata kelola pemerintahan perlu berlandaskan transparansi, akuntabilitas, integritas, profesionalisme, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip tersebut, lanjutnya, harus diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, bukan sekadar menjadi konsep administratif.
“Kepercayaan masyarakat tidak lahir hanya dari program yang banyak, tetapi dari cara pemerintah bekerja. Ketika pemerintah terbuka, mau mendengar, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” katanya.
Heri juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai mitra sekaligus subjek pembangunan. Partisipasi warga dalam musyawarah, penyampaian aspirasi, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa.
Ia berharap pembangunan di Banjarsari dapat dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi lokal, peningkatan sumber daya manusia, hingga penguatan kehidupan sosial masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Heri turut menjelaskan tiga fungsi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Menurutnya, fungsi pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan sekaligus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan bukan untuk mencari siapa yang salah. Pengawasan adalah cara kita memastikan bahwa pemerintahan terus belajar, memperbaiki diri, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Banjarsari Rofik Hikmayana, A.Md., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat membuka ruang komunikasi yang penting bagi pemerintah desa dan warga untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan pembangunan secara langsung.
Rofik menilai komunikasi antara pemerintah desa dan DPRD perlu terus dibangun mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, serta persoalan yang berbeda.
Dengan komunikasi yang berkelanjutan, ia berharap aspirasi masyarakat dapat dipahami secara lebih utuh dan menjadi bahan dalam memperjuangkan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.
Keterlibatan tokoh masyarakat dan berbagai unsur warga dalam kegiatan tersebut turut memperkuat ruang dialog. Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bagian dari upaya memetakan kebutuhan sekaligus potensi yang dapat dikembangkan di Desa Banjarsari.
Heri berharap kegiatan pengawasan tidak berhenti sebagai agenda formal, tetapi menjadi bagian dari komunikasi yang terus terjalin antara masyarakat dengan wakil rakyat.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterbukaan, kepercayaan, dan partisipasi berbagai pihak.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Banjarsari tersebut pada akhirnya menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan fungsi representasi DPRD.
Dari Banjarsari, Heri menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang tidak hanya hadir melalui kebijakan, tetapi juga mau mendengar, memahami, dan bekerja bersama masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis.