CIAMIS, galuh.id – Keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam membangun tata kelola persampahan berbasis partisipasi masyarakat menarik perhatian daerah lain. Kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo, Provinsi Jambi, datang langsung ke Tatar Galuh untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, Kamis (12/11/2026).
Rombongan yang dipimpin Bupati Bungo, H. Dedy Putra, bersama istri tersebut turut diikuti jajaran kepala perangkat daerah serta 17 camat se-Kabupaten Bungo.
Bupati Bungo, H. Dedy Putra, mengungkapkan bahwa dipilihnya Kabupaten Ciamis sebagai lokasi studi tiru berawal dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola persampahan secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan Ciamis menjaga kebersihan lingkungan hingga mendapat pengakuan di tingkat nasional maupun ASEAN menjadi salah satu alasan pihaknya ingin mempelajari langsung pola pengelolaan sampah yang diterapkan.
“Saya dapat informasi mengenai pengelolaan sampah di Ciamis ini langsung dari Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, yang menyampaikan ke kepala daerah untuk melakukan pengelolaan sampah terbaik. Karena kondisi keuangan yang terbatas, tata kelolanya mesti dari bawah, dari masyarakat,” ujar Dedy Putra.
Ia menuturkan, hal utama yang ingin dipelajari dari Ciamis adalah bagaimana membangun budaya bersih secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan birokrasi, kecamatan, kelurahan, RT hingga rumah tangga.
Dedy juga menilai keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur persampahan. Terlebih, kebijakan efisiensi anggaran secara nasional membuat daerah harus lebih cermat menentukan prioritas program.
Pengadaan alat berat maupun sarana pengangkutan sampah yang membutuhkan anggaran besar tidak bisa sepenuhnya menjadi tumpuan. Bahkan, pengadaan armada pengangkut sampah roda tiga di Kabupaten Bungo harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selama kunjungan, Dedy mengaku terkesan melihat kondisi jalanan perkotaan di Ciamis yang tetap bersih meskipun tidak dipenuhi deretan tempat sampah.
Untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan bank sampah sekaligus manfaat ekonominya bagi masyarakat, Pemkab Bungo berencana mengirimkan para aktivis persampahan untuk belajar langsung di Ciamis selama satu pekan.
Sementara itu, Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kuatnya keterlibatan masyarakat dan semangat gotong royong.
Menurut Herdiat, kesamaan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas justru menjadi titik temu kedua daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif.
Ia mengungkapkan, sebelum kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah terbentuk, Kabupaten Ciamis sempat menghadapi persoalan penumpukan sampah hingga dua tempat pembuangan akhir (TPA) mengalami kondisi penuh.
Namun, melalui pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk pemilahan sejak rumah tangga dan pemanfaatan bank sampah, volume sampah yang dibuang ke TPA kini dapat ditekan secara signifikan.
“Dulu sebelum peran serta masyarakat tinggi, kita keteteran sampai dua TPA penuh semua. Sekarang, setelah sampah terurai dari rumah dan ditabung di bank sampah, yang masuk ke TPA tidak sampai 20 persen,” ungkap Herdiat.
Ia menambahkan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Pemerintah daerah harus terus mengajak serta mengedukasi warga agar terbiasa memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah.
Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat disalurkan melalui bank sampah sehingga memiliki nilai ekonomi dan turut membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
Meski Kabupaten Ciamis telah meraih berbagai penghargaan di bidang lingkungan, mulai dari Adipura, Adipura Kencana hingga predikat kota terbersih tingkat ASEAN, Herdiat menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.
Menurutnya, mempertahankan budaya bersih justru menjadi tantangan yang lebih berat sehingga membutuhkan komitmen dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan adanya penghargaan itu bukan pekerjaan akhir, tapi pekerjaan awal agar lebih baik lagi. Yang paling utama itu lebih berat mempertahankan. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dan gotong royongnya harus terus dijaga,” pungkasnya.