 Data Anak Tidak Sekolah (ATS).){kind=link}
CIAMIS, galuh.id – Kabupaten Ciamis berhasil menempati peringkat pertama di Jawa Barat dalam capaian Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Anak Tidak Sekolah (ATS). Hingga 6 November 2026, proses pendataan tersebut telah mencapai 100 persen.
Capaian ini menjadi hasil kerja bersama berbagai pihak dalam melakukan pendataan dan penyisiran anak tidak sekolah hingga tingkat kecamatan dan desa.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan, mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data ATS.
“Ini gambaran berkat kerja keras semua pihak. Memaksimalkan pendataan di kecamatan karena semua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa ATS perlu dikembalikan lagi ke sekolah,” ujar Erwan saat diwawancarai, Kamis (12/11/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemuda Muhammadiyah, para camat, pemerintah desa, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah bersinergi melakukan penyisiran dan pencocokan data di lapangan.
Meski berhasil mencapai verval 100 persen, Erwan menegaskan bahwa capaian tersebut bukan akhir dari upaya penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Ciamis. Menurutnya, data ATS bersifat dinamis sehingga kemungkinan munculnya data baru tetap terbuka.
“Terima kasih kepada Pemuda Muhammadiyah, camat, pemerintahan desa, dan PKBM. Ini baru tahap awal, dan ATS baru pasti akan muncul. Tetap semangat untuk verifikasi dan validasi,” tegasnya.
Erwan menjelaskan, berdasarkan data awal dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Ciamis tercatat sekitar 9.044 anak.
Namun, data tersebut masih terus disandingkan dan disinkronkan dengan kondisi riil di lapangan untuk memastikan keakuratan serta menghilangkan residu atau ketidaksesuaian administrasi.
Ia menyebutkan, sejumlah persoalan yang ditemukan dalam proses pencocokan data di antaranya satu anak tercatat memiliki dua Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga ketidaksesuaian tanggal lahir.
“Tidak menutup kemungkinan angka tersebut akan berkurang seiring olah data di kecamatan. Terkadang terjadi residu seperti satu anak memiliki dua NISN, kesamaan NIK, atau kesalahan tanggal lahir yang memicu perbedaan data,” paparnya.
Untuk meningkatkan akurasi pendataan, Disdik Ciamis terus memperkuat koordinasi dengan para operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis.
Dorong Anak Tidak Sekolah Kembali Mengenyam Pendidikan
Setelah proses verifikasi dan validasi data selesai, langkah selanjutnya adalah memastikan anak-anak yang masuk dalam pendataan ATS dapat kembali memperoleh hak pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.
Bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan melalui sekolah formal, Disdik Ciamis mendorong pemanfaatan program pendidikan kesetaraan melalui PKBM yang telah tersebar di hampir seluruh kecamatan.
“Strategi bagi anak yang tidak di sekolah formal adalah mendorong mereka ke PKBM. Di sana membuka ruang untuk penyetaraan Paket A, B, maupun C,” kata Erwan.
Selain pendidikan kesetaraan, Disdik Ciamis juga mendorong integrasi data santri di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren, ke dalam sistem pendataan pendidikan nasional.
Menurutnya, keberadaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi pesantren menjadi salah satu hal yang perlu didorong agar santri dapat terdata secara resmi dan memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tersinkronisasi dengan Pusdatin.
“Langkah selanjutnya mengarahkan ATS untuk kembali ke sekolah. Kami juga berharap pesantren-pesantren ke depan bisa mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) agar santrinya terdaftar. Santri juga mendapatkan NISN yang sinkron dengan Pusdatin,” tambahnya.
Erwan menegaskan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar sebagai bekal masa depan. Karena itu, penanganan ATS tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi pendataan, tetapi juga memastikan anak-anak dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar.
“Kita punya kewajiban mengembalikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan menuntaskan wajib belajar. Pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak kita di Ciamis. Tidak hanya untuk mendapatkan ilmu, tetapi juga legalitas administrasi menamatkan pendidikan,” pungkasnya.