Berita Ciamis, galuh.id – Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis, Dian Budiyana, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Bappeda Ciamis, Jumat (18/6/2021).
Dian menjelaskan, pelaksanaan FGD tersebut untuk menjawab persoalan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, menggapai visi Bupati Ciamis yaitu Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua.
Salah satu yang ia bedah dalam forum diskusi itu adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Dian ingin BUMDes di Kabupaten Ciamis semakin baik dan maju sehingga meningkatkan ekonomi dan pendapatan penduduk.
Menurut penelitiannya, kelembagaan BUMDes di Tatar Galuh ini belum sepenuhnya maksimal. Lantaran ada permasalahan seperti dalam pembentukan lembaga yang kurang matang.
Mulai dari perencanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi dalam lembaga BUMDes tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.
Ia juga mengungkapkan bahwa penguatan BUMDes secara administratif yang pendamping lakukan dan stakeholder lainnya telah berjalan baik.
Penguatan manajemen pengelolaan desa pun telah berjalan dengan treatment yang dilakukan.
Meski begitu, kata Dian, masih saja ada yang kurang. Yakni merefleksi dan membangun perspektif baru pada kepala desa dan tokoh-tokoh kunci di desa bersama warga.
BUMDes Harus Miliki Landasan Filosofi
Supaya mereka meletakkan kembali BUMDes sebagai gerakan baru ekonomi desa, yang harus memiliki landasan filosofis dan berdasar kearifan lokal desa.
Penggunaan model dalam menguatkan kelembagaan BUMDes di Ciamis yakni yang mengacu pada Institutional reform, organizational strength leads, dan humas resources.
Maksud institutional reform yaitu menggali permasalah Badan Usaha Milik Desa secara holistik. Misalnya, fenomena kondisi desa yang kurang baik karena potensi kurang tergali maksimal.
Padahal, bila potensi desa tergali dapat membuka peluang kerja. “Sehingga akan berdampak pada penurunan angka pengangguran di Ciamis,” ujar Dian.
Lalu, organizational strength leads. Dalam hal ini, pemkab Ciamis harus menerapkan pendekatan baru, yang mampu menstimulus dan menggerakkan roda BUMDes.
Sementara human resources, yakni para pelaku Badan Usaha Milik Desa mesti dibekali dengan berbagai keahlian, pengetahuan dan keterampilan.
“Jika ada tambahan pengetahuan dan pendidikan, seyogyanya dapat membantu individu menyelesaikan permasalahan di lingkungan BUMDes,” pungkasnya. (GaluhID/Rizal)
Editor: Evi