Camat Banjarsari Ciamis Dukung Pengawasan DPRD Jabar, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Baca Juga
- Advertisement -
- Advertisement -

Ciamis, galuh.id – Pemerintah Kecamatan Banjarsari Ciamis menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Jabar, Heri Rafni Kotari.

Pihak kecamatan mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Camat Banjarsari mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan oleh DPRD sangat penting. Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat.

“Kami menyambut baik kegiatan pengawasan oleh Bapak Heri Rafni Kotari. Pengawasan seperti ini memberikan masukan yang berharga bagi kami. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan di tingkat kecamatan,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

- Advertisement -

Lebih lanjut, pihak kecamatan berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah kecamatan juga siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Banjarsari.

“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Serta memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut, harapan koordinasi antara DPRD dan pemerintah kecamatan semakin solid. Dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (GaluhID/Evi)

- Advertisement -
Berita Terbaru

Unik! Warga RT 23 Desa Cibadak Ciamis Gelar Pemilihan Ketua RT Layaknya Pemilu

Warga RT 23 Dusun Mekarsari, Desa Cibadak, menggelar pemilihan Ketua RT pada 31 Juli 2026 dengan konsep mirip Pemilu. Ucu Rahmat terpilih sebagai Ketua RT setelah meraih suara terbanyak. Konsep pemilihan ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan dan transparansi, serta melibatkan partisipasi langsung warga. Biaya pemilihan berasal dari kas RT dan donatur.

Artikel Terkait