Ciamis, galuh.id – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menekankan pentingnya keseragaman data dalam upaya penanggulangan miskin ekstrem di daerah. Menurutnya, ketepatan sasaran program sangat bergantung pada keakuratan dan sinkronisasi data antar lembaga.
Herdiat menjelaskan bahwa masyarakat miskin ekstrem memiliki kriteria khusus. Di antaranya tingkat pengeluaran per kapita yang sangat rendah serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Masyarakat miskin ekstrem itu ada kriterianya. Paling tidak dari sisi pengeluaran per orang sangat rendah dan akses kebutuhan dasarnya terbatas. Ini yang harus benar-benar pastikan datanya,” ujar Herdiat, Rabu (28/1/2026)
Namun di lapangan, ia mengakui masih terdapat perbedaan data kemiskinan antara kementerian, lembaga, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Perbedaan indikator dan metode pendataan kerap menimbulkan variasi angka maupun kategori masyarakat miskin.
Karena itu, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong integrasi data kemiskinan ke dalam satu sistem nasional atau satu data Indonesia. Hal itu agar seluruh pihak menggunakan acuan yang sama.
“Selama ini kategori miskin di Kementerian A, Kementerian B, dan BPS bisa berbeda-beda. Sekarang pemerintah sedang mengarah ke satu data nasional. Mudah-mudahan ada kesinambungan dan kesepakatan bersama, sehingga daerah juga lebih mudah menentukan sasaran program,” tuturnya.
Menurut Herdiat, integrasi data tersebut akan sangat membantu pemda dalam merancang dan menyalurkan program bantuan sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi secara lebih tepat sasaran. Khususnya bagi warga yang benar-benar berada dalam kondisi miskin ekstrem.
“Kalau data sudah sama dan jelas, penanganan miskin ekstrem juga akan lebih efektif. Program pemerintah bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi