Ciamis, galuh.id — Pemerintah Kabupaten Ciamis tengah mengupayakan percepatan penyediaan lahan untuk program nasional Sekolah Rakyat.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan, lahan yang diusulkan harus berstatus clear and clean paling lambat dua bulan ke depan agar pembangunan bisa terealisasi tahun ini.
Menurut Herdiat, saat ini sudah ada tiga kabupaten dan dua kota di Indonesia yang masuk tahap pertama program Sekolah Rakyat. Namun, sebagian di antaranya masih terkendala persoalan administrasi lahan.
“Kita diminta menyelesaikan lahan clear and clean paling lambat dua bulan ke depan. Kalau Ciamis bisa menuntaskan itu, insya Allah tahun ini pembangunannya bisa mulai. Ini kabar baik, tinggal kita mampu atau tidak menyelesaikan lahannya,” ujar Herdiat, Rabu (28/1/2026).
Salah satu lokasi yang disiapkan berada di Kecamatan Panjalu. Ia menjelaskan, lahan yang diajukan harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya tidak berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta memiliki kondisi kontur tanah yang layak untuk pembangunan.
Sebelumnya, Pemkab Ciamis sempat mengusulkan lahan di lokasi lain. Namun, tim verifikasi menilai lokasi tersebut tidak layak karena kemiringan tanah terlalu curam sehingga menyulitkan proses pematangan lahan.
“Awalnya kita ajukan lahan di satu tempat, tapi ditolak karena kontur tanahnya sangat tajam. Itu akan berat untuk pematangan lahannya,” jelasnya.
Herdiat menyebut, secara keseluruhan terdapat lebih dari 50 hektare lahan potensial yang tersebar di beberapa titik di wilayah Ciamis.
Pemkab Upayakan Lahan untuk Sekolah Rakyat
Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang sesuai, Pemkab membuka berbagai opsi seperti tukar guling, hibah antar pemerintah desa, hingga pembelian lahan.
Wilayah seperti Cipaku dan Panjalu disebut memiliki potensi lahan yang dapat dioptimalkan melalui kerja sama dengan pemerintah desa.
Sementara itu, lahan milik daerah di Ciamis Selatan seperti Purwadadi, kurang cocok untuk pembangunan sekolah karena kondisi tanahnya.
“Kita punya lahan di Ciamis Selatan seperti Purwadadi, tapi kontur tanahnya kurang cocok untuk sekolah. Lebih pas untuk pertanian atau perkebunan,” ungkap Herdiat.
Program Sekolah Rakyat sendiri prioritas bagi masyarakat kurang mampu, terutama yang masuk kategori miskin ekstrem.
Pemerintah akan menanggung seluruh kebutuhan siswa. Mulai dari biaya pendidikan, seragam, asrama, hingga konsumsi harian.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk masyarakat tidak mampu, terutama miskin ekstrem. Dari sekolah, seragam, asrama, sampai makan tiga kali sehari dan dua kali snack semuanya pemerintah yang menanggung. Ini supaya anak-anak dari keluarga miskin tetap punya hak yang sama untuk sekolah,” kata Herdiat.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi. Karena itu, Pemkab Ciamis terus melakukan koordinasi dan komunikasi agar usulan lahan bisa lolos verifikasi.
“Mudah-mudahan lahan yang kita ajukan bisa mendapat persetujuan dan administrasinya clear. Kita sangat berharap program Sekolah Rakyat bisa segera hadir di Ciamis,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi