 dan Program MBG.){kind=link}
Ciamis, galuh.id – Pemkab Ciamis mendorong penguatan ketahanan pangan berkelanjutan melalui diskusi Kolaborasi Daerah Mandiri Pangan (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Forum Group Discussion (FGD) di Ruang OP Room Setda Ciamis, Senin (12/1/2026).
FGD tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan dua program prioritas nasional agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani lokal dan ketahanan pangan daerah.
FGD dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Ciamis, Andang Firman, dan hadir Staf Ahli Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini juga di ikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ciamis, perwakilan pelaku usaha, serta sejumlah tamu undangan terkait.
Dalam arahannya, Andang menegaskan komitmen pemda untuk mengaktifkan dan menyelaraskan dua program nasional strategis tersebut.
Hal itu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
“Pemenuhan kebutuhan bahan pangan untuk Program MBG diarahkan agar bersumber dari KDMP. Tujuannya jelas, yakni mengangkat komoditas unggulan di setiap daerah dan memberikan manfaat langsung bagi para petani lokal,” ujarnya.
FGD ini menjadi ruang diskusi lintas sektor guna mengidentifikasi berbagai tantangan dan kebutuhan dalam implementasi KDMP dan MBG.
Sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya kebutuhan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pendukung, penguatan ketahanan pangan daerah.
Serta belum terintegrasinya KDMP dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memiliki ekosistem tersendiri.
Sinergi untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Forum juga menyoroti belum di tetapkannya menu MBG secara harian, mingguan, maupun bulanan.
Kondisi ini berdampak pada belum terencananya pola tanam komoditas pangan. Termasuk penentuan jenis komoditas unggulan yang akan di suplai ke program MBG.
Permasalahan lain yang menjadi pembahasan dalam FGD meliputi keterbatasan distribusi mobil maskara dari pemprov yang sangat dibutuhkan.
Khususnya untuk menjangkau 116 desa di Kabupaten Ciamis, serta urgensi penyediaan cold storage guna menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.
Selain itu, FGD juga menekankan pentingnya pengembangan Mikro Organisme Lokal (MOL) sebagai pupuk alternatif agar limbah dapat bermanfaat secara optimal.
Dari sisi regulasi, peserta mencermati belum jelasnya aturan turunan Instruksi Presiden Nomor 17 terkait percepatan gerai KDMP untuk mendukung implementasi di daerah.
Isu fluktuasi harga pasar turut menjadi perhatian, terutama kenaikan harga daging dan bawang di Pasar Ciamis. Serta permasalahan rantai distribusi pangan yang berdampak pada stabilitas pasokan dan harga.
Melalui FGD ini, Pemkab Ciamis berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sehingga implementasi KDMP dan MBG dapat berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi