 Angkatan I Tahun 2026 yang ditutup di Aula BKPSDM Kabupaten Ciamis, Kamis (6/8/2026).){kind=link}
CIAMIS, galuh.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus memperkuat kualitas birokrasi melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 30 pejabat administrator resmi menuntaskan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 yang ditutup di Aula BKPSDM Kabupaten Ciamis, Kamis (6/8/2026).
Pelatihan tersebut menjadi langkah strategis dalam mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Acara penutupan dihadiri Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya BPSDM Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Jejen Hendra Permana, M.Si., yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triyadi, Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis, para kepala perangkat daerah, widyaiswara, serta seluruh peserta pelatihan.
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan. Menurutnya, kelulusan tersebut bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya bangga karena seluruh peserta berhasil lulus. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Herdiat menegaskan, pejabat administrator memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan daerah dengan implementasi di lapangan. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memimpin pelayanan publik, mengelola sumber daya organisasi, serta memastikan program pembangunan berjalan efektif sesuai target.
“Pejabat administrator harus mampu memimpin pelaksanaan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, sekaligus bertanggung jawab terhadap pembangunan di unit organisasinya,” tegasnya.
Menurut Herdiat, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks sehingga aparatur dituntut memiliki kemampuan memimpin perubahan, membangun kolaborasi, mengambil keputusan secara tepat, dan menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memiliki arah pembangunan yang sama dan tidak lagi berjalan dengan visi masing-masing. Seluruh kebijakan, program, maupun inovasi harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran visi “Ciamis Maju dan Berkelanjutan.”
“Semua harus bergerak dalam satu arah. Tidak perlu lagi ada visi dan misi masing-masing perangkat daerah. Kita sudah memiliki RPJMD sebagai pedoman bersama sehingga seluruh program harus sejalan dan saling menguatkan,” katanya.
Bupati juga menekankan agar aksi perubahan yang disusun selama mengikuti PKA tidak berhenti sebagai tugas akhir pelatihan, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kinerja organisasi.
“Dengan berakhirnya pelatihan ini, saya berharap para pejabat administrator mampu memimpin unit organisasinya sesuai kompetensi manajerial serta mengimplementasikan aksi perubahan yang mampu meningkatkan kinerja organisasi demi terwujudnya Ciamis Maju dan Berkelanjutan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Herdiat turut memberikan apresiasi kepada lima peserta terbaik PKA Angkatan I Tahun 2026. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi aparatur lainnya untuk terus meningkatkan kapasitas, integritas, dan profesionalisme.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BPSDM Provinsi Jawa Barat, BKPSDM Kabupaten Ciamis, panitia penyelenggara, serta para widyaiswara yang telah mendampingi peserta selama proses pelatihan.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2026 diikuti oleh 30 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Program ini bertujuan memenuhi standar kompetensi manajerial ASN sekaligus mencetak pemimpin birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu melahirkan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.
Herdiat berharap pelatihan tersebut menjadi titik awal lahirnya pemimpin birokrasi yang mampu menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja masing-masing. Dengan kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud melalui pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, akuntabel, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.(GaluhID/Tegar)