CIAMIS, galuh.id – Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan evaluasi administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Kawali Raden Syaiful Slamet, S.Hut., M.I.P., unsur pemerintahan kecamatan, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.
Pertemuan berlangsung secara dialogis dan menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif pemerintah dengan aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Kawali.
Heri Rafni Kotari menegaskan, pengawasan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar mencari kesalahan dalam pelaksanaan program.
“Pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang mampu menjalankan program, tetapi pemerintahan yang mampu mendengar masyarakat, memahami persoalan di lapangan, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata,” ujar Heri.
Menurutnya, kecamatan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa dan masyarakat. Karena itu, koordinasi, komunikasi, serta kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan perlu terus diperkuat.
Ia juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, integritas, serta partisipasi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam pemerintahan. Kepercayaan itu tumbuh ketika pemerintah terbuka, hadir ketika masyarakat membutuhkan, mau menerima masukan, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dijalankan,” jelasnya.
Selain tata kelola pemerintahan, Heri menilai pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan generasi muda, hingga pengembangan potensi lokal juga harus menjadi perhatian.
Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra sekaligus subjek pembangunan. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat mengenai kondisi wilayah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Heri juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut, kata dia, memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan sekaligus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan bukan tentang mencari siapa yang salah. Esensi pengawasan adalah memastikan setiap proses pemerintahan memiliki ruang untuk dievaluasi dan diperbaiki. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang tidak berhenti belajar dari aspirasi, kritik, dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Kawali Raden Syaiful Slamet, S.Hut., M.I.P., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat secara langsung di Kecamatan Kawali menjadi ruang komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat.
Forum tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antartingkatan pemerintahan. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung, terutama terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan maupun kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.
Heri menambahkan, kemajuan wilayah tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, tokoh masyarakat, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kolaborasi harus dibangun dengan satu orientasi, yaitu memastikan setiap kebijakan pada akhirnya memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kawali berlangsung dalam suasana komunikatif. Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam memperkuat perspektif mengenai tantangan sekaligus potensi pembangunan di wilayah tersebut.
Heri berharap kegiatan pengawasan tidak berhenti sebagai agenda kelembagaan, tetapi dapat menjadi bagian dari komunikasi yang terus terjalin antara wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat.
Dari Kawali, semangat kolaborasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat dan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.