CIAMIS, galuh.id – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Gedung Tarekah Serbaguna, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Purwadadi, Woro Sri Hastuti, S.Pi., sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara unsur legislatif dan pemerintah kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Heri menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang direncanakan ataupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari dampak dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengawasan bukan sekadar melihat dan mengevaluasi pelaksanaan program. Lebih dari itu, pengawasan harus mampu mendorong perbaikan, memastikan kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, dan mengawal agar kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas,” demikian pesan yang disampaikan Heri dalam kegiatan tersebut.
Pengawasan DPRD Dorong Pemerintahan Akuntabel
Heri menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD memiliki peran untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan secara konsisten, penggunaan anggaran sesuai prioritas, serta program pembangunan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menilai keterbukaan terhadap kritik, saran, dan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan yang tepat.
Pelayanan Publik Harus Berorientasi pada Masyarakat
Selain pengawasan terhadap program pembangunan, Heri turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, profesional, dan memberikan kepastian. Hal tersebut harus didukung dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan serta perencanaan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemberdayaan potensi lokal juga perlu mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari perubahan fisik suatu wilayah, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Sinergi Antarlembaga Perlu Diperkuat
Heri berpandangan, berbagai persoalan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat.
Kehadiran Camat Purwadadi, Woro Sri Hastuti, S.Pi., dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi kelembagaan antara pemerintah kecamatan dan wakil rakyat.
Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, berbagai aspirasi serta persoalan masyarakat di tingkat wilayah diharapkan dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan pembangunan.
Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.