Banjar, galuh id – GMNI Kota Banjar kritisi ketimpangan antara capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD yang masih bergulir.
Pemkot Banjar kembali meraih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Namun pencapaian ini secara administratif seharusnya mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan.
Dalam pencapaian ini menuai kritik sejumlah pihak, salah satunya dari sekretaris DPC GMNI Kota Banjar, Irwan Herwanto.
Menurut Irwan, WTP ini adalah pencapaian administratif yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Hal itu serta merta mencerminkan bersihnya tata kelola pemerintahan.
Ia juga terus menyoroti ketimpangan antara peraihan WTP dan masih bergulirnya dugaan kasus korupsi tunjangan rumah dinas dan transportasi DPRD Kota Banjar.
“Dengan perolehanan WTP ini seolah menutupi kasus korupsi. Karena penghargaan WTP ini secara administratif tidak otomatis bersih dari praktek koruktif,” ucap Irwan, Rabu (28/5/2025).
Ia menambahkan, Opini WTP ini menilai hanya kesesuaian teknis dalam pelaporan keuangan, dan tidak menjamin tidak adanya penyimpangan anggaran. WTP hanya aspek formal.
“Karena ironisnya, di tengah capaian opini WTP tersebut masyarakat justru menyaksikan agak lambannya penanganan kasus korupsi yang menyeret DRK Ketua DPRD dan R mantan Sekretaris DPRD,” tutur Irwan.
Irwan menilai, ketidaksesuaian antara tampilan laporan keuangan yang rapi dan kenyataan praktik birokrasi di lapangan menimbulkan kembali ketidakpercayaan publik.
“Pemerintah tampak berprestasi. Tapi di satu sisi, ini menjadi preseden buruk. Membiarkan sisi lainnya tenggelam dalam tidak adanya kejelasan hukum,” ucapnya.
Irwan pun menegaskan masyarakat kini tidak hanya menantikan klarifikasi dari pemerintahan. Tetapi langkah konkret dari APH untuk segera menuntaskan kasus yang sedang berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Penghargaan WTP tanpa penyelesaian yang jelas justru menjadikan akan melebarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan,” pungkasnya. (GaluhID/Teja)
Editor: Evi