 Kemenag telah memasuki tahap uji kelayakan. ){kind=link}
Ciamis, galuh.id — Proses penilaian Instrumen Harmony Award 2025 yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kementerian Agama telah memasuki tahap uji kelayakan.
Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ciamis, Yadi Tisyadi, menjelaskan bahwa penilaian kali ini berfokus pada tiga pilar penting toleransi, kerja sama, dan kesetaraan antarumat beragama.
Penilaian oleh PKUB bersama konsultan melibatkan pakar, kementerian, lembaga, serta FKUB dari seluruh Indonesia.
Menurut Yadi, mekanisme penilaian cukup ketat karena setiap daerah wajib mengunggah jawaban survei, strategi, data kegiatan, serta dokumen pendukung sepanjang tahun 2025.
“Ada 20 pertanyaan utama, dan setiap pertanyaan minimal harus sertai tujuh dokumen. Alhamdulillah Ciamis melampaui itu. Seluruhnya terpenuhi lebih dari tujuh dokumen,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan, dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menjadi salah satu aspek kuat dalam penilaian.
“Dalam RPJMD kita, visi misi bupati secara eksplisit mencantumkan kerukunan umat beragama sebagai sasaran. Ini mungkin satu-satunya yang secara tertulis menyebutkan kerukunan umat beragama sebagai tujuan pembangunan,” tutur Yadi.
Tim penilaian kemudian melakukan visitasi langsung ke Ciamis untuk memverifikasi dokumen.
Mereka bertemu warga di Kampung Kerukunan, mengobservasi kegiatan, serta menggali pendapat kelompok minoritas.
“Minoritas nonmuslim di Ciamis hanya sekitar 0,98 persen, dan alhamdulillah semuanya merasa diterima dan nyaman. Tim penilaian berdialog langsung tanpa pendampingan,” jelas Yadi.
Kerukunan Inti Harmony Award 2025
Kampung Kerukunan di Ciamis sendiri sudah ada sejak masa kolonial, namun kini di fasilitasi pemerintah melalui SK Bupati dan program pembinaan lintas agama. Kegiatan rutin berlangsung setiap bulan sebagai ruang interaksi antarumat beragama.
Yadi juga mengungkap bahwa penguatan kerukunan di Ciamis berjalan optimal berkat dukungan masyarakat, meski anggaran daerah relatif kecil.
“Anggaran kegiatan dari Kesbangpol hanya sekitar Rp100 juta dan dari pemda Rp80 juta. Jika di bandingkan daerah lain seperti Manado atau Mimika yang miliaran, tentu jauh. Tetapi berkat gotong royong dan kolaborasi, nilai kegiatan kita secara nyata setara dengan lebih dari satu miliar rupiah,” katanya.
Program seperti Sekolah Duta Kerukunan, Duta Harmoni, hingga kegiatan lintas agama yang melibatkan pemuda menjadi fokus utama.
Pemerintah juga mendorong pengembangan program hingga tingkat SMP dan SMA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Yadi menegaskan bahwa upaya merawat kerukunan merupakan investasi sosial menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau generasi muda tidak memahami arti kerukunan dan wawasan kebangsaan, cita-cita Indonesia Emas sulit tercapai meskipun jumlah angkatan kerjanya produktif,” ujarnya.
Menurutnya, keberagaman budaya dan agama justru harus menjadi kekuatan pembangunan.
“Perbedaan itu harus di urus, bukan di biarkan. Kerukunan adalah syarat kehidupan berbangsa dan menjadi inti dari Harmoni Award ini,” tutupnya.
Sebagai informasi, penilaian dilakukan Setara Institute bersama pakar, kementerian, lembaga serta FKUB dari seluruh Indonesia. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi