 Komisariat STIT Muhammadiyah Cabang Kota Banjar menyelenggarakan diskusi bertema BAZNAS dan Zakat Kontemporer.){kind=link}
Banjar, galuh.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIT Muhammadiyah Cabang Kota Banjar menyelenggarakan diskusi bertema BAZNAS dan Zakat Kontemporer, Minggu (27/7/2025) pukul 09.00 WIB.
Dalam acara yang bertempat di Sekretariat HMI Kota Banjar ini hadir mahasiswa dan tokoh masyarakat.
Selain itu juga menghadirkan Rd. Anton Nurman Soleh, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Banjar, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen HMI dalam merawat mata air pengkaderan melalui ruang-ruang intelektual dan spiritual. Diskusi berlangsung hangat dan penuh gagasan.
Dalam pemaparannya, Anton menekankan bahwa zakat bukan hanya amalan spiritual. Tetapi juga sebuah sistem distribusi kekayaan yang adil dan terstruktur dalam Islam.
“Zakat merupakan sistem ekonomi dalam Islam yang mampu menopang peradaban. Dalam Islam, aset terbagi menjadi tiga. Yakni aset pribadi, aset umum seperti wakaf, dan aset negara,” ujarnya.
“Ini sangat berbeda dengan sistem kapitalisme yang dikaji Max Weber dalam relasinya dengan etika Protestan,” sambung Anton.
Diskusi juga membedah sejarah kelembagaan zakat di Indonesia. Mulai dari pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) di masa orde baru. Hingga lahirnya Baznas melalui UU No 38 Tahun 1999 dan perubahannya dengan UU No 23 Tahun 2011.
Diskusi Zakat Kontemporer HMI dan Baznas
Menurut Anton, zakat harus di pahami secara berbeda dengan infak. Zakat memiliki syarat, nisab, dan mustahik yang di tetapkan syariat.
“Kesalahan umum terjadi ketika masyarakat menyebut infak sebagai zakat, padahal konsekuensi hukumnya berbeda,” jelasnya.
Anton juga menjelaskan bahwa landasan hukum Baznas bersumber dari QS. An-Nisa ayat 59 serta tiga pilar hukum Islam yaitu Alquran, As-Sunnah, dan Ulil Amri. Zakat pun harus menyentuh dua sisi utama.
“Ajaran zakat harus menjadikan individu kuat secara ekonomi dan masyarakat sejahtera secara sosial,” ucapnya.
Diskusi ditutup dengan refleksi tentang masa depan sistem ekonomi Indonesia, yang menurut Anton, memiliki peluang besar dalam menggabungkan nilai konvensional dan syariah
“Sebagai negara titik tengah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan sistem ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai dalam RPJMN 2025–2045,” pungkasnya.
Acara ini mencerminkan semangat HMI dalam mendorong diskursus intelektual yang relevan dengan kebutuhan sosial dan spiritual umat. (GaluhID/Teja)
Editor: Evi