Kartu Prakerja Hentikan Paket Pelatihan

Berita Nasional, galuh.id – Manajemen Program Kartu Prakerja memutuskan hentikan paket pelatihan terhitung sejak Selasa (30/6/2020), padahal masih ada satu gelombang.

Terdapat empat alasan yang membuat Program Kartu Prakerja menghentikan paket pelatihan untuk peserta kartu prakerja.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, tentang dihentikannya paket pelatihan.

Menurut Denni terdapat empat alasan pihaknya menghentikan paket pelatihan, dan penghentian tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelatihan Program Kartu Prakerja.

Alasan Kartu Prakerja Hentikan Paket Pelatihan diantaranya karena beberapa mitra platform digital Kartu Prakerja membuat serta menawarkan produk paket (bundling).

Paket bundling tersebut terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan platform digital.

Alasan kedua tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan setelah mendapatkan insentif kartu Prakerja.

Ketiga, sebagai akibat dari dua poin tersebut, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktrur, sarana dan prasarana.

Kemudian tidak adanya laporan penilaian program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam setiap paket.

Alasan keempat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tidak dapat menjalankan tugas untuk mengevaluasi satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan.

Hentikan Paket Pelatihan Hasil Dari Evaluasi

Pihak Kartu Prakerja dengan dasar empat alasan tersebut menghentikan paket pelatihan untuk peserta kartu prakerja.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memiliki alasan hentikan paket pelatihan, sehingga memutuskan menghentikan seluruh transaksi.

Transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan platform digital agar Program Kartu Prakerja dapat berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Denni, pihaknya meminta pada mitra platform digital untuk melakukan seluruh langkah yang dianggap perlu.

“Kami minta pada mitra platform digital agar menghentikan penjualan paket pelatihan kepada seluruh peserta atau penerima manfaat kartu prakerja,” jelasnya.

Kemudian sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kemitraan dengan platform digital dalam penyediaan materi pelatihan.

Penyediaan materi yang diperuntukan untuk peserta itu tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) juga mengintensifkan pemeriksaan terkait dengan penggunaan anggaran Kartu Prakerja.

Paket Pelatihan Dihentikan Tidak Menyelesaikan Masalah

Pelaksana Program Kartu Prakerja hentikan paket pelatihan, menuai berbagai komentar, salah satunya dari salah seorang Chief Executive Officer (CEO).

Salah seorang CEO tersebut merupakan salah satu media daring yang juga peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto.

Agustinus memberikan kritikan pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang telah meniadakan paket pelatihan dalam jaringan (Daring) Kartu Prakerja.

Kritikannya mengenai penghapusan paket pelatihan, yaitu dengan ditiadakannya paket pelatihan bukan menjadi solusi atau menjawab akar permasalahan.

“Keputusan menghentikan paket pelatihan tidak mengubah substansi Kartu Prakerja, sehingga tidak menjadi solusi atau menjawab akar permasalahan,” jelas Agustinus.

Menurut Agustinus, dengan dihapusnya paket pelatihan tidak akan menyelesaikan persoalan Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran.

Kemudian Agustinus menambahkan, dengan dihapusnya paket pelatihan tersebut tidak dapat mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja.

Pasalnya tidak ada yang berubah pada system seleksi peserta, sehingga dengan dihapusnya paket pelatihan tidak akan menjadi solusi.

“Kalau hanya menghapus paket bundlingnya saja, menurut saya  cuma akal-akalan, karena bukan itu yang menjadi masalahnya,” jelas Agustinus.

Kritikan Agustinus diposting dan beredar luas di sosial media pada beberapa waktu yang lalu, isinya membahas system paket pelatihan.

Bahkan menurut Agustinus, pokok permasalahan Program Kartu Prakerja lebih dari itu dan bukan hanya dengan menghentikan paket pelatihan masalah selesai.

Jika kaitannya dengan pemborosan anggaran, Agustinus memberikan masukan yaitu system jual beli pelatihan daring dari penyedia ke peserta ditiadakan.

Jual beli pelatihan tersebut masih menurut Agustinus, diganti dengan pembelian materi pelatihan langsung oleh pemerintah.

Kemudian untuk materi pelatihan, diunggah di laman Kartu Prakerja sehingga peserta dapat mengakses dan belajar melalui laman tersebut.

Kemudian untuk pembelian materi menurut Agustinus harus melalui system tender atau lelang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga menurut Agustinus, manajemen hentikan paket pelatihan bukan menjadi solusi atau memperbaiki kekurangan Program Kartu Prakerja. (GaluhID/Ardiansyah)