KDM Serukan Bersatu Cegah Konflik Sosial di Jawa Barat

Baca Juga
- Advertisement -
- Advertisement -

Jabar, galuh.id – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyerukan seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga desa untuk bersatu dalam mencegah pelanggaran yang berpotensi memicu konflik sosial.

Dalam pernyataannya yang tegas, KDM menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan seimbang. Ia juga mengingatkan setiap individu akan tanggung jawab mereka dalam menjaga harmoni sosial.

“Pembiaran terhadap aktivitas ilegal, seperti pembangunan liar di bantaran sungai dan trotoar, hanya akan memperburuk ketegangan di masyarakat. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya, Rabu (23/4/2025).

KDM menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap proaktif, tidak hanya menunggu, tetapi juga mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat memecah belah masyarakat.

- Advertisement -

Ia juga memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, sekaligus menyerukan keadilan tanpa pandang bulu.

“Kami akan memproses hukum semua tindakan kekerasan, baik terhadap aparat maupun warga, tanpa terkecuali. Setiap orang harus menghormati hukum untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban,” tambahnya.

Tidak hanya menyerukan pencegahan konflik sosial, KDM juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Ia menekankan bahwa stabilitas dan keharmonisan sosial adalah tanggung jawab bersama.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua,”pungkasnya. (GaluhID/Diana)

- Advertisement -

Editor: Evi

- Advertisement -
Berita Terbaru

Permudah Pelajar Miliki KTP-el, Disdukcapil Ciamis Luncurkan WASTU KANCANA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk menerapkan inovasi WASTU KANCANA. Program ini bertujuan memudahkan perekaman KTP elektronik bagi pelajar, mendukung kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru 2026, dan meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan di kalangan pelajar.

Artikel Terkait