Berita Ciamis, galuh.id – Kontribusi PAD Ciamis terhadap pendapatan daerah pada masa kepemimpinan Bupati Ciamis sebelumnya sampai dengan tahun 2019 hanya mencapai 9,06 persen.
Pengamat sosial politik Endin Lidinillah mengatakan, dengan kepemimpinan Herdiat Sunarya sebagai Bupati Ciamis saat ini, tentu harus ada kemajuan signifikan terkait kontribusi PAD.
”Karena beliau pernah memimpin di dinas terkait. Ditambah kepala BPKD sekarang Dr. H. Kurniawan, merupakan sosok yang sudah makan asam garam dalam mengelola keuangan daerah,” kata Endin, Sabtu (21/11/2020).
Baca Juga: Potensi PAD, DPRD Ciamis Dorong Pemda Kelola Limbah Medis Secara Mandiri
Menurut Endin, setidaknya ada 3 alasan yang menjadi penyebab kontribusi PAD Ciamis terhadap pendapatan daerah kecil. Pertama, sistem pemungutan PAD yang belum efektif efisien.
Kedua, sumber PAD dari tahun ke tahun relatif tidak berubah. Ketiga, data potensi PAD belum akurat.
Solusi yang pertama kata Endin, tentu sistem pemungutan PAD harus lebih efektif efisien. Salah satunya beradaptasi dengan era 4.0 dimana pemungutan dilakukan secara digital.
”Contoh pemungutan beradaptasi dengan era 4.0 adalah mengelola perparkiran dengan e-parking,” ucap Endin.
Gagasan Perusda Kelola Limbah Medis Harus dengan Riset
Kemudian solusi kedua, kata Endin, harus melakukan upaya ekstensifikasi sumber PAD. Terakhir solusi ketiga, dengan akurasi pendataan potensi Pendataan Asli Daerah.
Dalam konteks solusi kedua dan ketiga di atas, menurut dia, gagasan pembentukan perusahaan daerah (perusda) yang mengelola limbah medis menjadi relevan.
Karena selama ini Endin menilai BUMD Ciamis yang telah ada belum memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai alasan.
“Gagasan perumda pengelolaan limbah medis bisa menjadi alternatif BUMD dengan kontribusi PAD yang lebih besar,” kata Endin.
Tetapi, tentu saja implementasi gagasan perumda pengelolaan limbah medis harus terlebih dahulu dengan riset dari berbagai perspektif, khususnya perspektif ekonomi.
Kalau hasil riset menunjukan hal positif dan menguntungkan, sambung Endin, maka layak untuk mengimplementasikan gagasan tersebut.
”Sebaliknya kalau menunjukan hal negatif tidak menguntungkan, maka tidak perlu melanjutkan, karena hanya akan membebani keuangan daerah,” pungkas Endin. (GaluhID/Evi)
