Ciamis, galuh.id,— Pemerintah Kabupaten Ciamis menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi seluruh pemerintah desa di Kecamatan Panjalu dan Kecamatan Lumbung.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Panjalu pada Selasa (10/2/2026), sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh para kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari kedua kecamatan.
Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), jajaran perangkat kecamatan, serta tamu undangan lainnya.
Pembinaan ini bertujuan mempererat sinergi dan soliditas antarunsur pemerintahan desa, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara tertib, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa merupakan satu kesatuan yang utuh antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD.
Ketiga unsur tersebut, menurutnya, memiliki peran dan tanggung jawab yang setara dalam menjaga stabilitas, memelihara keharmonisan, serta mendorong kemajuan desa.
“Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kondusivitas, sinergitas, dan kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujar Bupati Herdiat.
Ia mengingatkan bahwa konflik internal di lingkungan pemerintahan desa kerap menjadi pemicu munculnya persoalan serius, bahkan tidak jarang berujung pada permasalahan hukum.
Oleh karena itu, Bupati meminta seluruh aparatur desa untuk menjaga keharmonisan serta bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Secara khusus, Bupati menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
Ia menegaskan bahwa kepala desa sebagai pemegang kewenangan anggaran tidak dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan apabila terjadi penyimpangan.
“Sekecil apa pun kerugian negara, apalagi yang berkaitan dengan hak masyarakat miskin, tetap memiliki konsekuensi hukum yang berat,” tegasnya.
Selain membahas tata kelola pemerintahan desa, Bupati Herdiat juga menyampaikan sejumlah program prioritas nasional hasil Rapat Koordinasi Nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta Cek Kesehatan Gratis.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan peran aktif pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti persoalan darurat sampah yang saat ini menjadi perhatian nasional dan berpotensi berdampak pada sektor pariwisata.
Pemerintah desa diminta mengambil peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah secara berkelanjutan, dimulai dari tingkat rumah tangga.
Tidak kalah penting, Bupati mengingatkan aparatur desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem serta potensi bencana alam, mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Ciamis dalam beberapa waktu terakhir mengalami bencana.
Dari sisi administrasi pemerintahan, ia menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan maupun pemberhentian kepala desa dan perangkat desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif.
Menutup arahannya, Bupati Ciamis mengajak seluruh aparatur desa di Kecamatan Panjalu dan Lumbung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan. (GaluhID/Tegar)