Ciamis, galuh.id – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Pemkab Ciamis menyelenggarakan Workshop Pencegahan Korupsi tahun 2024.
Acara tersebut berlangsung pada Kamis, 5 Desember 2024, bertempat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis.
Kegiatan ini mengusung tema “Teguhkan Komitmen, Berantas Korupsi untuk Ciamis Unggul”, yang mencerminkan tekad kuat pemerintah daerah untuk memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, hadir dan memberikan sambutan penting dalam acara tersebut.
Dalam pidatonya, ia menegaskan, workshop ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkab Ciamis untuk berada di garis terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, kegiatan ini adalah wujud dukungan kami terhadap program-program pemberantasan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
” “Kami ingin memastikan bahwa semangat antikorupsi ini tertanam dalam setiap aspek pemerintahan daerah,” ujar Budi Waluya.
Lebih lanjut, Budi Waluya memaparkan gambaran umum Kabupaten Ciamis.
Sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 1.595,94 kilometer persegi yang terbagi menjadi 27 kecamatan, 7 kelurahan, dan 258 desa.
Sebagian besar penduduk Ciamis bekerja di sektor pertanian, dengan komoditas utama berupa padi, jagung, cabai, dan kopi, serta sektor perikanan dan peternakan.
Selain sektor pertanian dan perikanan, pihaknya juga terus mengembangkan potensi wisata desa dengan tetap menjaga kearifan budaya lokal.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis tercatat mencapai Rp31,8 juta per kapita.
Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, Pemkab Ciamis memiliki 6.448 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3.802 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari jumlah tersebut, tenaga pendidik mendominasi dengan 6.967 orang, diikuti oleh tenaga kesehatan sebanyak 1.339 orang, dan sisanya tersebar di berbagai sektor administrasi pemerintahan.
Pemkab Ciamis, kata Budi Waluya, selalu berupaya agar tata kelola pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan bersih.
“Kami ingin menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkap Budi.
Budi juga mengungkapkan apresiasinya kepada KPK yang selama ini telah memberikan pendampingan kepada Pemkab Ciamis.
Menurutnya, program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh KPK sangat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan.
Ia menyamapaikan ucapan terima kasih kepada KPK atas bimbingan dan pendampingan yang telah diberikan.
“Dengan adanya koordinasi yang baik, kami optimis dapat terus meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas dari praktik korupsi,” tandas Budi. (GaluhID/Resa)
