CIAMIS, galuh.id – Inspektorat Kabupaten Ciamis terus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Penguatan APIP Wilayah Jawa Barat dan Banten yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Inspektorat Provinsi Banten, Rabu (28/10/2026), dengan melibatkan jajaran Inspektorat dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat dan Banten.
Inspektur Kabupaten Ciamis, Hendra Suhendra, S.Sos., M.Si., mengatakan penguatan kapasitas APIP menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintahan, khususnya dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurutnya, APIP memiliki peran strategis tidak hanya dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui koordinasi ini, diharapkan kapasitas dan peran APIP semakin kuat sehingga mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi penyimpangan serta mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” demikian arah penguatan yang menjadi fokus kegiatan tersebut.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas koordinasi KPK dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan paparan materi dan diskusi interaktif yang melibatkan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, BPKP Perwakilan Provinsi Banten, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Bagi Inspektorat Kabupaten Ciamis, penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong optimalisasi pengawasan internal sekaligus membangun budaya kerja pemerintahan yang mengedepankan kepatuhan terhadap aturan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara KPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan seluruh Inspektorat daerah semakin solid dalam memperkuat sistem pengawasan serta mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari praktik korupsi.