Sehingga lanjut Firman, pimpinan daerah harus serius memikirkan cara meningkatkan sumber pendapatan daerah.
“Pertimbangkan untuk mencari sumber pendapatan alternatif selain APBD,” katanya.
Selain itu, perencanaan yang baik sangat penting, prioritas dan fokus pembiayaan harus tetapkan dengan jelas sejak awal.
Rasionalisasi anggaran menjadi kunci, belanja pegawai harus menjadi prioritas.
Ia mengatakan, untuk mengatasi defisit TPP, solusi yang pragmatis adalah melakukan pemangkasan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jika perlu, ubah Perwali 15/2023 atau sesuaikan besaran TPP, namun jangan melakukan pemotongan tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Dengan demikian, harapan langkah-langkah ini dapat membantu Pemkot dan DPRD Kota Banjar untuk mengatasi masalah defisit anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (GaluhID/Diana)
Editor : Evi
