 Provinsi Jawa Barat di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat setempat.){kind=link}
Jabar, galuh.id,— Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat setempat.
Salah satu tokoh Kecamatan Cipaku, Bapak Eka, menyampaikan pandangannya terkait kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Heri Rafni Kotari, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Bapak Eka, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Cipaku, menilai bahwa kehadiran wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan bagian fundamental dalam sistem pemerintahan yang sehat.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara langsung di tingkat desa menjadi instrumen penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam keterangannya, Eka menegaskan bahwa masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyebutkan bahwa kehadiran anggota DPRD bukan hanya sekadar menjalankan tugas konstitusional, tetapi juga memberikan penguatan moral bagi pemerintah desa dalam mengelola administrasi dan pembangunan.
“Kami sebagai unsur masyarakat tentu menyambut baik kegiatan pengawasan ini. Kehadiran Anggota DPRD memberikan penguatan moral sekaligus dorongan agar tata kelola pemerintahan desa semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Eka.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Keterbukaan tersebut, lanjutnya, tidak hanya menciptakan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.
Eka berpandangan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa merupakan bentuk tanggung jawab kolektif. Dengan adanya partisipasi publik, program-program desa diharapkan dapat benar-benar menjawab kebutuhan riil warga, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Pengelolaan APBDes harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa adalah bentuk tanggung jawab bersama demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Cipaku, Eka juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia secara khusus menyebut Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program prioritas yang perlu didukung bersama.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, unsur legislatif, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut. Dukungan kolektif diyakini mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di Desa Ciakar tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat.
Dengan komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang konstruktif, pembangunan di Kecamatan Cipaku diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.
Melalui sinergitas yang semakin erat, masyarakat optimistis tata kelola pemerintahan desa akan semakin baik, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan publik. (GaluhID/Arul)