Ciamis, galuh.id – Penolakan usulan Ciamis selatan bergabung dengan Banjar terus menguat. Kali ini penolakan itu datang dari dua tokoh dari Kecamatan Purwadadi dan Banjarsari.
Dua tokoh itu adalah Marsono dan Jenal alias Kig Komar. Keduanya memberi pandangan masing – masing, namun yang pada intinya menolak jika Ciamis selatan bergabung dengan Banjar.
Marsono tokoh masyarakat Purwadadi menyampaikan penolakannya atas usulan sekelompok masyarakat yang ingin bergabung dengan Banjar.
“Saya secara pribadi dan warga purwadadi tidak setuju dengan usulan sekelompok masyarakat tersebut,” katanya, Rabu (19/11/2025).
Marsono berpandangan, usulan kelompok masyarakat itu tidak berdasarkan kajian dari berbagai aspek, tetapi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Usulan itu tidak berdasar, yang ada justru meresahkan,” katanya dengan nada tegas.
Ia pun menyayangkan adanya sekelompok masyarakat yang mengusulkan lima kecamatan di Ciamis selatan bergabung dengan Banjar.
Menurutnya, jika kelompok itu alasanya karena pemkab menganaktirikan Ciamis selatan, itu tidak dapat diterima. Pemkab Ciamis telah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas pelayanan publik.
“Anggapan itu jelas tidak benar dan tidak berdasar. Penghargaan pemkab Ciamis saja dari pemerintah pusat sebesar Rp40 milyar semuanya diberikan ke wilayah selatan. Itu fakta, jadi isu ketidakadilan terlalu di paksakan,” ujarnya.
Marsono menambahkan, sejak dulu wacana pembentukan DOB Kabupaten Kawasen sudah jadi perbincangan publik.
“Itu sah-sah saja, tapi pembentukan DOB harus berdasar kajian. Jangan karena unsur kebencian dan kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Sementara itu Jenal tokoh masyarakat Banjarsari menyampaikan penolakan serupa, yaitu tidak setuju jika Ciamis selatan gabung dengan Banjar.
Menurutnya, presidium Kawasen menemui pihak Banjar perlu dipertanyakan kepentingannya. Jenal melihat, unsur kepentingan begitu kental yang presidium perlihatkan.
“Satahu saya pembentukan presidium karena menginginkan DOB. kenapa sekarang tiba-tiba mengusulkan gabung dengan Banjar. Jelas ini memperlihatkan presidium tidak konsisten dan penuh dengan kepentingan,” pungkasnya. (GaluhID/Uus)
Editor: Evi