CIAMIS, galuh.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama DPRD Kabupaten Ciamis menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPRD Ciamis, Jumat (13/11/2026).
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan fraksi-fraksi, yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurut Herdiat, persetujuan bersama tersebut merupakan hasil pembahasan dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah. Berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan selama pembahasan juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
“Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis,” ungkapnya.
Di sisi lain, Herdiat mengakui bahwa kemampuan pendapatan daerah saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan belanja pemerintah daerah. Padahal, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan harus tetap berjalan, termasuk upaya menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat, bijaksana, dan selektif dalam menentukan prioritas alokasi anggaran. Setiap belanja harus mempertimbangkan kebutuhan, tingkat urgensi, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, pemenuhan urusan pemerintahan wajib, mandatory spending, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap harus menjadi perhatian utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja juga dinilai penting agar setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Herdiat menjelaskan bahwa persetujuan bersama Raperda APBD 2027 tersebut belum menjadi tahap akhir. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil evaluasi gubernur nantinya menjadi dasar penyempurnaan Raperda APBD 2027 agar kebijakan anggaran yang ditetapkan tetap selaras dengan regulasi dan prioritas pembangunan daerah.
Proses penyempurnaan akan dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD dengan memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan kebijakan anggaran (budget alignment), sehingga APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 dapat tersusun sesuai ketentuan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.