Ciamis, galuh.id — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, melaksanakan kegiatan Reses di Gedung Pramuka Kabupaten Ciamis, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus sosialisasi program pemerintah yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI.
Khususnya mengenai penguatan sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Ida Nurlaela menjelaskan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mendorong implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih.
Sebuah inisiatif nasional yang bertujuan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Kami ingin agar koperasi Desa Merah Putih ini menjadi tempat yang terintegrasi, yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan perekonomian masyarakat desa. Desa itu miniatur kabupaten, jadi harus sehat dan mandiri,” ujarnya.
Ida menegaskan, koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia, dan karena itu perlu dikelola dengan manajemen yang baik serta SDM yang kompeten.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dengan pembentukan struktur. Tetapi harus di sertai pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis digital.
“Kita ingin koperasi ini tidak sekadar berdiri di atas kertas. Harus ada manajer yang kompeten, ada sistem manajemen yang baik, dan masyarakat juga harus terlibat aktif. Karena koperasi ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik bersama,” katanya.
Terkait pendanaan, Ida menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 triliun. Sebagian di antaranya akan alokasikan untuk mendukung permodalan koperasi.
Ida Nurlaela Serap Aspirasi Sosial saat Reses
Dana tersebut tidak lagi dijamin oleh Dana Desa seperti sebelumnya. Melainkan langsung di anggarkan melalui kebijakan pusat. Bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Sebelumnya, kepala desa ragu karena koperasi dijamin dengan Dana Desa. Sekarang tidak lagi. Pemerintah pusat sudah menyiapkan dana melalui Himbara. Dan pencairannya berdasarkan proposal bisnis dari koperasi yang sudah terbentuk,” jelas Ida.
Menurutnya, tahap awal program ini akan mulai dengan tutorial dan pelatihan manajemen koperasi. Sebelum koperasi mengajukan proposal bisnis dan pencairan dana.
Hingga saat ini, dari target 80.000 koperasi Desa Merah Putih, baru sekitar 40.000 koperasi yang telah berproses dan menjalankan sistem digitalisasi.
“Digitalisasi ini penting, tapi memang masih ada kendala sinyal di beberapa daerah. Karena itu, program ini masih terus berjalan secara bertahap,” tambahnya.
Dalam reses tersebut, Ida juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan sosial, seperti pemerataan BPJS Kesehatan dan penyaluran bansos.
Ia menyatakan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dibawa dan tindaklanjuti sesuai kewenangan Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, BUMN, serta koperasi dan UMKM.
“Kami di DPR RI selalu berkomitmen untuk mendengar aspirasi rakyat. Apa yang menjadi masalah di lapangan akan kami sampaikan dan perjuangkan di komisi sesuai bidang kami,” tegasnya.
Ida berharap, melalui penguatan koperasi Desa Merah Putih dan peningkatan manajemen ekonomi di tingkat desa, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri, produktif, dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pemerintah.
“Kalau koperasi ini berhasil, desa akan mandiri, potensi alam terserap dengan baik, dan masyarakatnya sejahtera. Inilah semangat gotong royong ekonomi kerakyatan yang sebenarnya,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi