Berita Nasional, galuh.id – Anggota Legislatif dari partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, berhasil meraih Gelar Doktor Bidang Ilmu Administrasi Pembangunan Negara di STIIA LAN Jakarta dengan nilai IPK 3,69.
Pembimbing dan penguji oleh Prof Dr Nurliah Nurdin, Dr Muhammad Taufik, Dr Makhdum, Prof Dr Zainuddin Amali, Dr R Luki, Dr Asropi, dan Prof Dr Djohermansyah Djohan.
Dalam sidang gelar Doktor, Agun memakai tema atau judul Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Golkar dalam Mewujudkan Good Governance di Era Reformasi, Senin (06/02/2023).
Agun menjelaskan, penelitian tersebut dilatarbelakangi adanya masalah dengan pelaksanaan good governance yang sampai saat ini belum mampu terwujud secara baik dan benar.
Lanjutnya, landasan teori good governance telah rumusannya dalam TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.
Serta adanya masalah partai politik yang belum mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara baik dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah.
Menurut Agun, Partai Golkar yang secara filosofis ideologis dan sosiologis sudah selesai dengan Ke-Indonesiaan, Ke-Pancasilaan dan Ke-Islamannya.
Mengutip dari pemikiran Almarhum Prof Dr Azyumardi Azra, yaitu partai yang sudah tidak mempersoalkan keberagaman bangsa, cara pandang dan jati diri bangsa, serta kehidupan beragama.
Selain itu Golkar juga partai yang berorientasi pada pembangunan yang memiliki doktrin karya kekaryaan, yaitu karya siaga gatra praja.
“Inilah alasan saya dalam disertasi sidang terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta memilih lokusnya Partai Golkar,” ujarnya.
Sidang Gelar Doktor Agun Gunandjar, Aktor Politik Instrumen Demokrasi
Lebih lanjut, mayoritas responden dan narasumber berpendapat bahwa Golkar harus memiliki model lembaga aspirasi yang bersifat fungsional. Memiliki visi kerakyatan, kesejahteraan, aspiratif dan responsif.
Lembaga aspirasi ini sekaligus menjadi lembaga penelitian, pengkajian dan perumusan kebijakan publik. Menjadi rumah pemberdayaan, pengabdian masyarakat
Selain itu menjadi rumah akuntabilitas publik partai yang secara institusional dibentuk oleh individu wakil rakyat.
Untuk Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 mengalami anjlok atau kenaikan yang sangat luar biasa. Demikian halnya dengan partai politik menjadi institusi publik yang terendah mendapat kepercayaan publik.
Menurut Agun, hal inilah yang melatarbelakangi dengan pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud oleh tata kelola partai politik yang baik.
Sebab, partai politik adalah satu-satunya institusi publik yang mendapat mandat konstitusional. Hal ini untuk menjalankan rekrutmen atas jabatan politik di legislatif dan eksekutif.
Sekaligus menjalankan fungsi refresentatif yang wajib pertanggung jawabkan kepada pemberi mandat konstitusional rakyat Indonesia.
Disertasi yang Agun paparkan dalam sidang terbuka ini adalah disertasi administrasi publik, administrasi pembangunan negara dari perspektif politik.
“Good governance membutuhkan aktor politik. Ini untuk menjalankan kekuasaan politik hasil Pemilu sebagai instrumen demokrasi yang pesertanya adalah partai politik,” jelasnya. (GaluhID/Resa)
Editor : Evi
