Selain itu, lanjut Irfan kordinator AMPP, Dinas PUPRP tidak memprioritaskan jalan kabupaten di perbatasan yang menjadi wajah muka Kabupaten Ciamis.
Contohnya di Kecamatan Cidolog perbatasan Langkaplancar. Di Kecamatan Banjaranyar di Desa Langkapsari, Desa Pasawahan, jalan kabupaten sangat terlihat miris.
“Kemudian jalan di daerah Panawangan contohnya di Desa Nagarajati,” ucapnya.
Irfan mengatakan, fungsi pengawasan di DPUPRP dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga tidak berjalan dengan baik.
Ada Pekerjaan Infrastruktur di Ciamis Jadi Temuan BPK RI
Munculnya banyak pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menjadi temuan BPK RI menjadi tolak ukur, walaupun secara administrasi selesai dengan adanya pengembalian.
Tapi dengan dicairkannya anggaran pekerjaan tersebut menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dari pengawas internal DPUPRP tidak berfungsi dan Tim PHO-nya pun hanya sebatas formalitas saja.
 Kabupaten Ciamis menggelar aksi demo ke Dinas Pekerjaan){kind=link}