Jabar, galuh.id – Tokoh masyarakat Kecamatan Ciamis, Anas, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dipimpin oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya merepresentasikan pelaksanaan fungsi konstitusional DPRD, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat.
Dalam keterangannya, Anas menilai bahwa forum pengawasan yang dilaksanakan secara terbuka telah menghadirkan ruang dialog yang inklusif, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta berbagai persoalan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat. Mekanisme seperti ini dinilai penting dalam membangun kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami memberikan penghargaan atas komitmen Bapak Heri Rafni Kotari yang hadir secara langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kehadiran beliau menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada evaluasi administratif, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan publik, dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di daerah,” ungkap Anas.
Menurut Anas, materi yang disampaikan mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Ia meyakini bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang profesional serta didukung oleh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Anas mengapresiasi pemaparan mengenai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, edukasi kelembagaan tersebut memberikan perspektif baru kepada masyarakat mengenai pentingnya peran legislatif dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ia berharap komunikasi yang telah terbangun melalui kegiatan pengawasan ini dapat terus dipelihara sebagai bagian dari penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.
Kolaborasi yang harmonis antara DPRD Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat diyakini akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.
Menutup penyampaiannya, Anas menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas memerlukan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah.
Oleh karena itu, kegiatan pengawasan yang disertai dialog langsung dengan warga diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wujud penguatan demokrasi partisipatif, peningkatan akuntabilitas publik, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (GaluhID/Arul)