CIAMIS, Galuh.id – Upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ciamis terus dilakukan melalui edukasi dan pelibatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggencarkan sosialisasi ketentuan di bidang cukai agar masyarakat semakin memahami ciri-ciri rokok ilegal serta dampak peredarannya.
Salah satu kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Aula Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Rabu (14/10/2026). Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 itu diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Peserta terdiri dari perangkat desa, kalangan pengusaha, hingga tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Panjalu. Mereka mendapatkan pemahaman mengenai aturan cukai, karakteristik rokok ilegal, serta peran masyarakat dalam membantu mencegah peredarannya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis, Raden Ega Anggara Al Kautsar, S.H., M.M., sebagai narasumber. Satpol PP juga menghadirkan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tasikmalaya untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan pengawasan barang kena cukai.
Dalam pemaparannya, Raden Ega menjelaskan bahwa pemanfaatan DBHCHT tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana hasil cukai, tetapi juga mendukung berbagai program prioritas, salah satunya penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.
Menurutnya, sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Sebab, pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran aturan, melainkan juga berdampak terhadap penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah mengawasi peredaran rokok ilegal, termasuk di lingkungan desa dan kecamatan.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami ketentuan di bidang cukai, tetapi juga lebih teliti ketika menemukan atau membeli produk hasil tembakau di pasaran.
Salah satu materi yang disampaikan berkaitan dengan ciri-ciri rokok ilegal. Di antaranya rokok yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, memakai pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, serta menggunakan pita cukai bekas.
Pemahaman mengenai ciri-ciri tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terkecoh oleh produk rokok yang dijual dengan harga lebih murah, tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Peredaran rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai. Di sisi lain, praktik tersebut juga merugikan pelaku usaha yang telah menjalankan kewajibannya sesuai aturan karena harus menghadapi persaingan dengan produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Pelaksanaan sosialisasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Selain itu, kegiatan juga berpedoman pada ketentuan Kementerian Keuangan mengenai alokasi dan penggunaan DBHCHT serta petunjuk teknis penegakan hukum. Dukungan kelembagaan diperkuat melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.1/Kpts.346/Tahun 2026 tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ciamis.
Sosialisasi di Kecamatan Panjalu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Satpol PP Kabupaten Ciamis sepanjang 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kecamatan Cikoneng pada 9 September 2026.
Setelah Panjalu, sosialisasi berlanjut ke Kecamatan Lakbok pada 22 Oktober dan Kecamatan Sukamantri pada 29 Oktober 2026. Selanjutnya, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Tambaksari pada 23 November serta Kecamatan Panawangan pada 30 November 2026.
Melalui rangkaian sosialisasi tersebut, Pemkab Ciamis berupaya memperluas jangkauan edukasi mengenai ketentuan cukai hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Kolaborasi antara Satpol PP, Bea Cukai, perangkat desa, pengusaha, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
Dengan semakin luasnya pemahaman masyarakat, pemberantasan rokok ilegal diharapkan tidak hanya bergantung pada kegiatan penindakan aparat. Kesadaran untuk mengenali, tidak memperjualbelikan, serta membantu melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal menjadi bagian penting dalam melindungi penerimaan negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.