CIAMIS, galuh.id – Di tengah keterbatasan fiskal dan pemangkasan anggaran yang berdampak terhadap pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan UMKM Daerah di Gedung Islamic Centre Ciamis, Jumat (23/10/2026).
Dalam sambutannya, Herdiat memaparkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki jumlah penduduk sekitar 1,33 juta jiwa, dengan sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ia mengungkapkan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ciamis masih menghadapi tekanan akibat pengurangan anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya masih dirasakan hingga saat ini dan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Selama tiga tahun terakhir, kondisi APBD kita sangat terbatas akibat pengurangan anggaran. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, terlebih kondisi APBD Ciamis belum sepenuhnya pulih,” ungkap Herdiat.
Menurutnya, tekanan fiskal kembali dirasakan pada periode 2025–2026, termasuk akibat pemangkasan anggaran dan tidak adanya alokasi bantuan keuangan untuk Kabupaten Ciamis pada 2026.
Meski demikian, Herdiat menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan semangat untuk membangun daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi agar pembangunan tetap berjalan di berbagai sektor.
“Kita tetap harus semangat dan optimistis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bahu-membahu bersama seluruh elemen masyarakat untuk memajukan Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pembangunan, keagamaan, maupun bidang lainnya,” tegasnya.
Herdiat juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Ciamis yang dinilainya menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik tetap harus dijaga. Salah satunya tercermin dari keberhasilan Kabupaten Ciamis mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 kali berturut-turut.
Selain itu, ia menyoroti capaian Ciamis yang memperoleh pengakuan sebagai kota kecil terbersih tingkat ASEAN. Herdiat menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait.
“Dengan anggaran yang sangat terbatas, kita tetap bisa menunjukkan prestasi. Ini berkat kebersamaan dan gotong royong seluruh masyarakat. Semua bergerak bersama untuk menjaga Ciamis,” ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Ciamis juga berupaya memperkuat UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Herdiat mengapresiasi para pelaku usaha yang terus mengembangkan produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk mendukung pengembangan UMKM, khususnya dalam aspek pemasaran produk.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan produk dan kualitas kemasan atau packaging yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Untuk mengatasinya, pemerintah daerah mendorong pelatihan dan pendampingan melalui perangkat daerah terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya tarik produk lokal di mata konsumen.
Herdiat juga menyoroti kopi Ciamis sebagai salah satu produk lokal yang dinilai telah berhasil menembus pasar mancanegara.
“Para pelaku UMKM harus terus semangat. Kita akan berupaya membantu melalui pelatihan dan pendampingan agar produk-produk lokal kita semakin siap dipasarkan dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas,” tuturnya.
Penguatan UMKM diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem sekaligus Kapoksi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Shohibul Imam, mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Ia menilai potensi UMKM Ciamis, khususnya produk kopi yang telah menembus pasar mancanegara, perlu memperoleh perhatian dan dukungan lebih lanjut. Menurutnya, pengembangan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait lainnya.
Shohibul juga menekankan pentingnya dukungan yang terintegrasi bagi UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga akses pembiayaan dan perluasan pasar. Kesiapan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dinilai penting untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Selain membahas pengembangan ekonomi daerah, ia mengajak jajaran pemerintah untuk lebih masif menyosialisasikan bahaya judi online. Menurutnya, praktik tersebut masih menjadi persoalan serius sehingga membutuhkan edukasi dan upaya pencegahan secara berkelanjutan.
Ia turut menyinggung peran Danantara yang dinilai memiliki potensi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan agenda ekonomi nasional.
Kegiatan sosialisasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan negara sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan prioritas, menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal agar manfaat pembangunan tetap dirasakan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI. Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dan pembekalan materi kepada peserta.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel serta memperkuat daya saing UMKM sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis.