CIAMIS, galuh.id – Pembangunan desa tidak cukup hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang berhasil dibangun. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sukamantri, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Sukamantri H. Agustin Slamet, unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, generasi muda, serta berbagai elemen masyarakat.
Pertemuan berlangsung secara dialogis. Masyarakat mendapat ruang untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, persoalan, potensi, hingga harapan terhadap pembangunan di wilayahnya.
Heri Rafni Kotari mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga perlu melihat bagaimana sebuah program dilaksanakan dan sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat.
“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang hadir dan memahami masyarakatnya. Kita harus mengetahui apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk kemudian dicarikan jalan sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Heri.
Ia menilai pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi unsur pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Berbagai persoalan seperti pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kondisi sosial, hingga pemberdayaan generasi muda bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat desa.
Karena itu, Heri mendorong agar tata kelola pemerintahan desa terus diperkuat sehingga semakin transparan, akuntabel, profesional, responsif, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam pemerintahan. Kepercayaan itu tumbuh ketika pemerintah terbuka, pelayanan diberikan dengan baik, aspirasi mendapatkan ruang, dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Heri menegaskan, masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai mitra sekaligus subjek pembangunan.
Keterlibatan tersebut dapat dilakukan sejak penyampaian aspirasi, perencanaan, pengawasan pelaksanaan program, hingga menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi lingkungan dan kebutuhan di wilayahnya.
“Kita harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berbicara. Tidak semua aspirasi dapat diwujudkan sekaligus, tetapi setiap aspirasi harus didengar, dipahami, dipetakan prioritasnya, dan diarahkan sesuai dengan kewenangan yang ada,” ungkapnya.
Dalam konteks pembangunan Desa Sukamantri, Heri mendorong agar pembangunan dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap penting untuk mendukung aktivitas masyarakat. Namun, perhatian juga perlu diberikan terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan potensi lokal, generasi muda, serta kualitas pelayanan publik.
Ia menilai kemajuan desa tidak semata-mata terlihat dari perubahan fisik wilayah, tetapi juga dari meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, tetapi juga perubahan yang dapat dirasakan. Pelayanan semakin baik, masyarakat semakin berdaya, ekonomi bergerak, kesehatan dan pendidikan mendapatkan perhatian, serta generasi muda memiliki kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heri juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Menurutnya, fungsi pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan bukan untuk mencari siapa yang salah. Pengawasan adalah bagian dari proses perbaikan. Kita melihat apa yang sudah baik untuk dipertahankan, apa yang masih kurang untuk diperbaiki, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk kita komunikasikan dan dorong bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukamantri H. Agustin Slamet menyampaikan apresiasi atas kehadiran Heri Rafni Kotari di tengah masyarakat.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan wakil rakyat untuk menyampaikan kondisi serta berbagai kebutuhan pembangunan secara langsung.
Dialog tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus potensi yang dapat dikembangkan di Desa Sukamantri.
Heri mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu menjadi bagian dari komunikasi pembangunan yang berkelanjutan.
Ia mengakui tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan pemerintah desa karena terdapat sejumlah kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi antara Pemerintah Desa Sukamantri, Pemerintah Kecamatan Sukamantri, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, tokoh masyarakat, generasi muda, dan seluruh elemen warga.
“Kita memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu memberikan pelayanan dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi jangan sampai terputus hanya karena batas kewenangan,” katanya.
Heri berharap kegiatan pengawasan tersebut tidak berhenti sebagai agenda formal. Pertemuan langsung dengan masyarakat, kata dia, harus menjadi kesempatan untuk memahami kondisi lapangan sekaligus menjaga komunikasi secara berkelanjutan.
“Setiap kali datang ke masyarakat, kita harus membawa pulang pemahaman. Apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi persoalan, dan apa yang menjadi harapan. Dari situlah kita mengetahui apa yang harus dikomunikasikan dan apa yang dapat kita kawal sesuai dengan kewenangan,” ujar Heri.
Menutup kegiatan, Heri mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Desa Sukamantri.
“Pembangunan tidak akan berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah harus mau mendengar, masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat, dan wakil rakyat harus menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya. Ketika semua bergerak bersama, pembangunan akan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan di Sukamantri tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat dalam memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan warga.