Dishub Ciamis Temukan Angkutan Umum Tak Layak Beroperasi

Berita Ciamis, galuh.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Ciamis Jawa Barat menemukan sejumlah angkutan umum yang tidak layak beroperasi, Senin (19/2/2024). Temuan tersebut saat Dishub melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dalam agenda sosialisasi terkait standar minimum pelayanan. Tujuannya untuk memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang angkot serta Angdes (Angkutan Desa) di Terminal Ciamis. Dalam kegiatan sosialisasi itu, Dinas Perhubungan Ciamis menemukan beberapa angkot dan angdes yang tidak memenuhi syarat untuk beroperasi. Dinas Perhubungan Ciamis saat ini sedang melakukan kampanye untuk memperkenalkan SPM 98 yang merupakan aturan keselamatan bagi kendaraan umum kepada masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Ciamis, Dadang Mulyatna, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan sosialisasi mengenai pentingnya standar keselamatan dalam transportasi umum. Setelah melakukan pengecekan kendaraan, Dadang mengungkapkan bahwa ia masih menemukan banyak angkot dan angdes yang sudah tidak layak beroperasi. "Berdasarkan pemeriksaan kelayakan kendaraan, banyak angkot dan angdes di Ciamis yang sudah tidak memenuhi syarat untuk beroperasi. Salah satu alasannya adalah usia kendaraan yang sudah lama," ujarnya. Dia mengungkapkan bahwa aturan mengenai usia angkot standarnya adalah 20 tahun dan 15 tahun untuk angdes. Kru Angkutan Umum Dapat Imbauan Lengkapi Dokumen Lanjut Dadang, pihaknya memberikan himbauan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kendaraan umum agar lengkap. Kru transportasi umum harus memenuhi persyaratan administratif dan kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM). Kemudian juga kartu pengawasan, Kartu Identifikasi Kendaraan (KIR), serta izin trayek. “Jika menemukan kelalaian dalam administrasi, segera pandu sehingga perlu memastikan keselamatan bagi para kru dan penumpang," ucapnya. Dadang memaparkan, mengikuti regulasi terbaru yaitu UU nomor 1 tahun 2022 mengenai keterkaitan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu bagian dalam UU ini menyatakan bahwa tidak ada lagi biaya yang dibebankan untuk perizinan trayek dan perizinan KIR. Karenanya, penting untuk memanfaatkan hal ini sebaik mungkin agar semua dokumen administrasi yang para angkutan umum di Ciamis perlukan dapat terpenuhi dengan baik. Sebelumnya, menurut Dadang, biaya di kenakan untuk mendapatkan izin trayek dan izin KIR. “Kami imbau pengusaha angkutan umum untuk segera memanfaatkan program baru yang gratis dengan aturan baru," pungkasnya. (GaluhID/Tegar) Editor : Evi

Dishub Ciamis Temukan Angkutan Umum Tak Layak Beroperasi

TINGGALKAN KOMENTAR Batal membalas

Study Tour Sekolah Tidak Dilarang, Disdik Ciamis Ingatkan Asas Keamanan

Disdik Ciamis Tinjau Bangunan SMPN 1 Pamarican yang Ambruk

Jadwal Pertandingan Lengkap PSGC Ciamis di Babak 16 Besar Liga 3 Nasional 2024

Disebut Miliki 3 Klub yang Lolos 16 Besar Liga 3, Exco PSSI Ungkap Pembelaan

P3DW Ciamis Gelar Operasi Gabungan Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Artikel Terkait