PANGANDARAN, galuh.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, suara warga di tingkat desa harus menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Heri saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, pada 20 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Parigi Ajat Sudrajat, S.Pd.I., unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, generasi muda, serta berbagai elemen warga. Pertemuan berlangsung secara dialogis dengan membahas kondisi, kebutuhan, potensi, serta aspirasi masyarakat.
Heri mengatakan, turun langsung ke masyarakat menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Sebab, kondisi di lapangan tidak selalu dapat tergambarkan secara utuh melalui angka, laporan, maupun dokumen pemerintahan.
“Setiap aspirasi memiliki cerita dan kebutuhan di belakangnya. Karena itu, tugas kita bukan hanya mencatat apa yang disampaikan masyarakat, tetapi memahami persoalannya, melihat prioritasnya, kemudian mencari jalan agar kebutuhan tersebut mendapatkan ruang dalam kebijakan,” ujar Heri.
Menurutnya, desa merupakan salah satu titik penting pembangunan karena menjadi tempat kebijakan pemerintah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan generasi muda perlu mendapatkan perhatian secara berimbang.
Heri juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, integritas, profesionalisme, efektivitas, dan partisipasi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat tidak lahir dari banyaknya janji. Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah terbuka, pelayanan semakin baik, kritik diberikan ruang, dan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Warga harus menjadi subjek sekaligus mitra dalam proses pembangunan melalui musyawarah, penyampaian aspirasi, pengawasan, serta keterlibatan dalam menjaga hasil pembangunan.
“Jangan pernah menganggap suara dari desa sebagai suara kecil. Justru dari desa kita mendapatkan gambaran paling nyata tentang kehidupan masyarakat,” ungkap Heri.
Khusus Desa Parigi, Heri mendorong pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur, kata dia, perlu berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi lokal, peningkatan sumber daya manusia, serta pemberdayaan generasi muda.
Dalam kesempatan tersebut, Heri turut menjelaskan tiga fungsi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Menurutnya, fungsi pengawasan harus dijalankan secara konstruktif untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Pengawasan bukan tentang mencari siapa yang salah. Pengawasan adalah keberanian untuk melihat apa yang belum berjalan optimal, menjaga apa yang sudah baik, dan bersama-sama mencari jalan agar pemerintahan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Parigi Ajat Sudrajat, S.Pd.I., mengapresiasi kehadiran Heri Rafni Kotari di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan wakil rakyat untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan pembangunan secara langsung.
Heri menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan pertemuan. Aspirasi perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, kemudian dikomunikasikan serta dikawal melalui jalur pemerintahan sesuai kewenangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Desa Parigi, Pemerintah Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, tokoh masyarakat, generasi muda, dan seluruh elemen warga.
“Tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh pemerintah desa. Tidak semuanya menjadi kewenangan kabupaten, dan tidak semuanya berada di provinsi. Tetapi ketika komunikasi berjalan dengan baik dan kita memiliki tujuan yang sama, kebutuhan masyarakat akan lebih mudah menemukan jalan penyelesaiannya,” tuturnya.
Heri berharap kegiatan pengawasan tersebut dapat menjadi bagian dari komunikasi yang terus terjaga antara masyarakat, pemerintah desa, dan wakil rakyat, sehingga berbagai kebutuhan di tingkat desa dapat terus dikawal sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan.