CIAMIS, galuh.id – Menghadapi ancaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang, Pemerintah Kabupaten Ciamis memperkuat berbagai langkah antisipasi guna menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus menjaga pasokan air irigasi untuk sektor pertanian.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan (DPUTRP), pemerintah daerah menyiapkan strategi terpadu sebagai tindak lanjut atas instruksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, serta surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis mengenai status siaga bencana kekeringan dan kebakaran.
Kepala DPUTRP Kabupaten Ciamis, Taufik Gumelar, mengatakan kesiapan menghadapi dampak El Nino tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui penguatan infrastruktur sumber daya air yang telah dirancang sejak dini.
“Langkah yang kami lakukan meliputi penyediaan air bersih, penguatan jaringan irigasi, hingga penyiapan sarana pendukung apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian tetap terpenuhi selama musim kemarau,” ujar Taufik, Selasa (14/7/2026).
Salah satu program prioritas yang terus diperkuat adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa-desa rawan kekeringan.
Pada Tahun Anggaran 2025, DPUTRP membangun SPAM di 19 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Program tersebut memberikan akses air bersih kepada 3.991 kepala keluarga melalui pembangunan sumur bor, bak penampungan, serta jaringan perpipaan menuju rumah warga.
Program itu berlanjut pada Tahun Anggaran 2026 dengan pembangunan SPAM di 10 desa pada 10 kecamatan yang ditargetkan melayani sedikitnya 530 kepala keluarga.
Menurut Taufik, keberadaan SPAM tidak hanya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.
“Penyediaan air bersih merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk mendukung penurunan angka stunting melalui akses terhadap air layak konsumsi dan sanitasi yang lebih baik,” katanya.
Untuk menjamin keberhasilan pembangunan sumur bor, DPUTRP menerapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah sebelum pekerjaan dimulai.
Menurutnya, metode tersebut membuat
pembangunan sumur lebih tepat sasaran, meski di sejumlah wilayah berbukit debit air tetap berpotensi menurun saat kemarau panjang.
“Kalau ada penurunan debit air, kami mencari sumber alternatif di sekitar lokasi. Sementara jika kualitas air berubah menjadi keruh, dilakukan pendalaman sumur atau pemasangan alat penyaring agar air tetap layak dimanfaatkan,” jelasnya.
Keberlanjutan layanan SPAM juga didukung oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM). Sejumlah KPSPAM yang dibentuk sejak 2016 kini telah berkembang dan terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga operasional dan pemeliharaan jaringan air dapat dilakukan secara mandiri melalui iuran masyarakat.
Selain menjamin kebutuhan air bersih, DPUTRP juga memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di wilayah yang belum memiliki irigasi permukaan. Program tersebut dilaksanakan melalui pengeboran sumur bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Air tanah dialirkan ke lahan pertanian agar aktivitas tanam tetap berjalan. Pengelolaannya dilakukan bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sehingga distribusi air berlangsung adil sesuai kebutuhan dan pola tanam,” ungkap Taufik.
DPUTRP juga telah mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder kepada BBWS melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) guna meningkatkan keandalan sistem pengairan di Kabupaten Ciamis. (GaluhID/Tegar)