FGD Fakultas Hukum Unigal Ciamis dan Bapenda Optimalkan Pajak Daerah

Berita Ciamis, galuh.id - Fakultas Hukum Unigal (Universitas Galuh) Ciamis Jawa Barat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di RM Samara Binangkit Ciamis, Kamis (14/09/2023). Kepala Bapenda Ciamis Aef Saefulloh mengatakan, pihaknya telah membangun kerja sama dengan pusat kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unigal terkait optimalisasi pajak daerah. Terutama terkait data-data potensi yang akan menjadi bahan baku bagi Bapenda dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perpajakan daerah. "Ini salah satunya sebagai dasar terkait besaran atau jumlah data potensi terutama di pajak daerah," kata Aef. "Artinya, tidak hanya apa yang kita lihat di lapangan, namun sudah tentu kita akan lebih mengetahui data-data itu melalui kajian naskah akademik," sambungnya. Dalam kegiatan FGD ini, pihaknya sengaja mengundang para pimpinan OPD. Terutama para pengelola pendapatan, baik itu pajak daerah maupun distribusi daerah. Untuk dapat masukan terkait data-data potensi atau kualitatif untuk menyempurnakan naskah akademik. Inti dari acara ini, Bapenda ingin mendapatkan masukan dan saran mengenai persoalan-persoalan data potensi daerah. FGD Fakultas Hukum Unigal, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Harus dalam Satu Perda Aef menerangkan, di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 pasal 49, ada salah satu klausul yang menegaskan terkait pajak dan retribusi. Dalam UU itu menegaskan bahwa regulasi yang setiap daerah keluarkan berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus ada dalam satu Perda. "Sementara kita setiap sektor pajak dan sektor pendapatan mempunyai Perda masing-masing. Kali ini sebagaimana UU tersebut harus ada dalam satu Perda," tuturnya. Sehingga FGD ini lanjut Aef, salah satu bagian tahapan untuk naskah akademik dalam rangka menyusun Perda untuk Kabupaten Ciamis. Namun, ada kendala yang pihaknya hadapi yaitu tingkat pemahaman para wajib pajak atau masyarakat. Di satu sisi kata Aef, menuntut masyarakat untuk berpartisipasi atau melaksanakan kewajibannya. Tapi di sisi lain, masyarakatnya tidak paham. "Para wajib pajak belum memahami betul. Maka upaya dan langkah kita yaitu mengadakan sosialisasi terutama Perda sebelumnya," ucapnya. "Karena tidak mengubah secara langsung substansi, terkait dengan penghitungan masih tetap saat ini Perda di satukan," pungkasnya. (GaluhID/Tegar) Editor : Evi

FGD Fakultas Hukum Unigal Ciamis dan Bapenda Optimalkan Pajak Daerah

TINGGALKAN KOMENTAR Batal membalas

Lingkungan Taman Kota Banjar Tercemar Limbah Mie Gacoan

Koalisi Madani Sebut 7 Nama Bakal Maju Pilkada Banjar 2024

Tidak Kuat Menanjak, Truk Muatan Beras Terguling Kota Banjar

Hasil Drawing Piala AFF 2024: Timnas Indonesia Jumpa Vietnam Lagi

Enggan Kalah dari Ricky Kambuaya, Sayuri Bersaudara Gelar Latihan Intensif

Artikel Terkait