Inti dari acara ini, Bapenda ingin mendapatkan masukan dan saran mengenai persoalan-persoalan data potensi daerah.
FGD Fakultas Hukum Unigal, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Harus dalam Satu Perda
Aef menerangkan, di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 pasal 49, ada salah satu klausul yang menegaskan terkait pajak dan retribusi.
Dalam UU itu menegaskan bahwa regulasi yang setiap daerah keluarkan berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus ada dalam satu Perda.
“Sementara kita setiap sektor pajak dan sektor pendapatan mempunyai Perda masing-masing. Kali ini sebagaimana UU tersebut harus ada dalam satu Perda,” tuturnya.
Sehingga FGD ini lanjut Aef, salah satu bagian tahapan untuk naskah akademik dalam rangka menyusun Perda untuk Kabupaten Ciamis.
Namun, ada kendala yang pihaknya hadapi yaitu tingkat pemahaman para wajib pajak atau masyarakat.
Di satu sisi kata Aef, menuntut masyarakat untuk berpartisipasi atau melaksanakan kewajibannya. Tapi di sisi lain, masyarakatnya tidak paham.