 Bidang Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan swasembada pangan secara menyeluruh.){kind=link}
CIAMIS, galuh.id – Petani di Indonesia kini bisa bernapas lega setelah jalur birokrasi distribusi pupuk subsidi yang selama ini terkenal rumit akhirnya dipangkas total oleh Kemenko Pangan. Langkah taktis ini diambil demi mempercepat masa tanam sekaligus memastikan pasokan pupuk sudah aman di tangan petani sejak awal Januari.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Herry Dermawan, mengungkapkan bahwa integrasi di bawah Kemenko Pangan sukses mengurai benang kusut koordinasi antarinstansi yang selama ini menghambat hajat hidup para petani.
“Dulu prosesnya sangat panjang, bahkan sampai membutuhkan lebih dari seratus tanda tangan dari berbagai tingkatan. Akibatnya, pupuk sering terlambat diterima petani. Sekarang birokrasi dipangkas,” ujar Herry kepada wartawan di Ciamis, Jumat (29/5/2026).
Swasembada Beras dan Ekspor Pupuk ke Australia
Kehadiran kementerian koordinator baru era Presiden Prabowo Subianto ini dinilai menjadi tonggak sejarah baru dalam mewujudkan swasembada pangan total. Hasil konkretnya mulai terlihat dari lonjakan stok beras nasional yang kini menembus angka di atas 5 juta ton, mayoritas murni dari hasil panen dalam negeri tanpa ketergantungan impor.
Hebatnya lagi, di tengah ancaman krisis pupuk global, tata kelola produksi domestik justru menguat. Indonesia bahkan tercatat berhasil mengekspor sekitar 500 ribu ton pupuk ke Australia setelah kebutuhan petani di dalam negeri dipastikan terpenuhi.
Proyek Kampung Nelayan Modern Sasar Pangandaran
Tidak hanya menyentuh sektor pertanian, koordinasi ketat Kemenko Pangan yang membawahi sektor kelautan kini mulai merambah wilayah Priangan Timur melalui program Kampung Nelayan Modern. Program pengentasan kemiskinan pesisir ini ditargetkan menyasar seribu titik pada tahun ini.
Herry menjelaskan, proyek strategis tersebut kini tengah diuji coba di Kabupaten Pangandaran untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan lokal melalui penyediaan fasilitas modern terintegrasi.
“Karena Ciamis tidak memiliki wilayah laut, program ini sementara kami dorong untuk kawasan Pangandaran,” pungkas Herry. Pembangunan ini nantinya mencakup cold storage, pabrik es air laut, bengkel kapal, hingga SPBN khusus untuk mempermudah akses bahan bakar nelayan.
(GaluhID/Tegar)