CIAMIS, galuh.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, mendorong Pemerintah Desa Wangunjaya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Heri saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wangunjaya, Kabupaten Ciamis, pada 7 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Wangunjaya, Dede Nuraeni, S.ST., M.Kes., perangkat desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat. Kegiatan menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan lembaga legislatif.
Heri mengatakan, pemerintahan desa memiliki posisi penting karena menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mendengar, memahami, kemudian menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam kebijakan yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Heri.
Ia menekankan sejumlah prinsip yang perlu menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas hingga integritas.
Prinsip tersebut, kata Heri, harus diterapkan sejak proses perencanaan pembangunan, penetapan program dan prioritas, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi.
“Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa,” katanya.
Karena itu, Heri mendorong agar ruang partisipasi masyarakat terus diperkuat, baik melalui musyawarah desa, penyampaian aspirasi maupun pengawasan sosial terhadap program pembangunan.
Selain tata kelola pemerintahan, ia juga mengingatkan agar pembangunan desa dilakukan secara menyeluruh. Pembangunan infrastruktur dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, serta pembangunan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Heri juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Menurutnya, fungsi pengawasan merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kekurangan. Pengawasan harus menjadi proses pembelajaran dan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terus diperbaiki. Kritik dan aspirasi masyarakat harus kita tempatkan sebagai energi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Wangunjaya, Dede Nuraeni, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut.
Menurutnya, kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat secara langsung di tengah masyarakat menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi serta menyampaikan berbagai masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Kegiatan tersebut juga melibatkan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya menyerap berbagai aspirasi dan pandangan mengenai kebutuhan pembangunan Desa Wangunjaya.
Heri menilai pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
Ia berharap Desa Wangunjaya dapat terus membangun budaya pemerintahan yang terbuka, profesional, responsif, dan berintegritas sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat, Desa Wangunjaya diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Ciamis yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
(GaluhID/Tegar)