Ciamis, galuh.id – Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat dinilai memiliki arti penting dalam mempertemukan aspirasi warga dengan proses kebijakan pembangunan.
Hal itu disampaikan Kepala Desa Dadiharja, H. Zaenal Mursidin, menyusul pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, di Desa Dadiharja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.
Menurut Zaenal, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan secara langsung. Aspirasi yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi desa.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Heri Rafni Kotari di Desa Dadiharja. Bagi kami, ini bukan sekadar kegiatan pengawasan, tetapi kesempatan untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan wakil rakyat secara langsung. Ketika masyarakat dapat berbicara dan didengar, di situlah komunikasi pembangunan menjadi lebih bermakna,” ujar Zaenal.
Ia menilai suara masyarakat perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembangunan. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan dan memahami kebutuhan lingkungannya.
Dalam kesempatan tersebut, Zaenal juga menyambut positif penekanan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, keterbukaan bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintahan yang dipercaya masyarakat bukan pemerintahan yang selalu dianggap sempurna, tetapi pemerintahan yang mau terbuka, mau mendengar, dan mau melakukan perbaikan. Masukan yang disampaikan dalam kegiatan ini menjadi energi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Desa Dadiharja,” ungkapnya.
Zaenal melihat kegiatan pengawasan DPRD sebagai bentuk komunikasi dua arah. Pemerintah desa dapat menyampaikan kondisi serta tantangan yang dihadapi, sementara masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya secara langsung.
Ia juga mengapresiasi penjelasan mengenai tiga fungsi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut Zaenal, pemahaman mengenai fungsi tersebut penting bagi masyarakat agar mengetahui bahwa proses pembangunan melibatkan berbagai institusi pemerintahan dan membutuhkan partisipasi publik.
Lebih lanjut, ia menegaskan pembangunan Desa Dadiharja tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pengembangan potensi lokal juga perlu berjalan secara beriringan.
Zaenal juga menilai tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi sosial dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan warga.
Karena itu, ia berharap ruang dialog yang telah terbentuk melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan berkembang menjadi sinergi yang lebih konkret.
“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai sebuah pertemuan. Yang lebih penting adalah bagaimana komunikasi yang sudah terbangun dapat terus dijaga. Aspirasi masyarakat harus memiliki jalan untuk diperjuangkan, dan pemerintah desa siap menjadi bagian dari proses tersebut,” tuturnya.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Dadiharja berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Pertemuan tersebut menjadi ruang bertemunya pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga legislatif dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan.
Bagi H. Zaenal Mursidin, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat membawa pesan penting bahwa pembangunan akan lebih kuat ketika dimulai dengan mendengar.
Dari Dadiharja, aspirasi masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai suara, tetapi dapat menjadi bagian dari gagasan dan proses kebijakan untuk mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi warga.