Jabar, galuh.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh *Lurah Benteng, Salim, S.IP., M.M., Ketua Karang Taruna *Asep Bubung, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur kelembagaan kemasyarakatan, serta masyarakat yang mengikuti forum dengan antusias. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Heri Rafni Kotari menegaskan bahwa kelurahan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dilaksanakan secara profesional, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Pemerintahan yang berkualitas tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan harus disusun secara terencana, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Heri Rafni Kotari.
Ia menjelaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut pemerintah untuk semakin adaptif dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data, aspirasi masyarakat, dan skala prioritas sehingga setiap anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan dampak yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Heri Rafni Kotari juga menguraikan tiga fungsi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan (controlling). Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kegiatan pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi forum dialog yang produktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai masukan yang disampaikan warga akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi serta penguatan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Heri Rafni Kotari berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kelurahan Benteng, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat. Kolaborasi yang harmonis tersebut diyakini menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Lurah Benteng, Salim, S.IP., M.M., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang evaluasi yang konstruktif sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis, kondusif, dan penuh semangat kebersamaan. Berbagai aspirasi yang berkembang selama kegiatan menjadi masukan strategis bagi Heri Rafni Kotari dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan kebijakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ciamis di tingkat Provinsi Jawa Barat. (GaluhID/Arul)