Jabar, galuh.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini merupakan implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta sinkronisasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Ciamis, Ius, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), kepala desa dan lurah se-Kecamatan Ciamis, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat pemerintahan, serta berbagai elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam forum dialog dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Heri Rafni Kotari menegaskan bahwa kecamatan memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Seluruh program pembangunan hendaknya dirumuskan melalui proses perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Pengawasan bukan semata-mata bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Heri Rafni Kotari.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh unsur masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi modal utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Pada kesempatan tersebut, Heri Rafni Kotari juga menjelaskan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat yang meliputi fungsi legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Ketiga fungsi tersebut dijalankan secara terpadu untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Camat Ciamis, Ius, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut. Menurutnya, forum seperti ini menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat koordinasi, memperluas ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi media evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Ciamis.
Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi. Berbagai masukan, gagasan, dan aspirasi yang disampaikan oleh peserta menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Ciamis. (GaluhID/Arul)