Berita Jabar, galuh.id – Pemprov Jabar mulai mengatur strategi penyekatan dan pengawasan di perbatasan provinsi. Tujuannya yaitu untuk mengawasi mobilitas mudik masyarakat mengenai larangan mudik Lebaran 2021.
Ketua Divisi Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku, dan Penegakan Aturan, Satgas Covid-19 Jabar Ade Afriandi, menjelaskan ada 2 strategi untuk menekan mobilitas masyarakat.
Strategi pertama yaitu menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggelar Operasi Bhakti Praja.
Dengan cara tidak mudik Lebaran tahun ini, menurut Ade masyarakat berperan penting mencegah penularan Covid-19.
Pihaknya akan intensifkan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat di RT/RW yang berstatus zona merah.
Selain itu juga melakukan simulasi penerapan prokes 5M. Baik di ruang publik, mal, resto, pasar maupun lingkungan masyarakat.
Semua pihak kata Ade, harus mengambil pelajaran dari lonjakan kasus Corona yang terjadi akibat meningkatnya mobilitas.
Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan keluarga di kampung halaman harus menjadi hal utama.
Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mengurungkan niat mudik, pihaknya akan menggunakan banyak saluran media.
“Mulai dari media massa. Hingga mobile wawar di permukiman,” ujar Ade.
Operasi Gabungan Tekan Mobilitas Mudik Lebaran
Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun telah menerbitkan Surat Edaran tentang pengendalian aktivitas masyarakat selama masa Ramadan dan Idul Fitri 1442 H.
Surat bernomor 70/KS.01.01/SATPOL PP tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jabar dan Ketua Satgas Covid-19 daerah.
Dalam edaran itu, pelaku perjalanan lintas batas antar provinsi harus punya izin perjalanan. Atau SIKM sesuai aturan yang berlaku.
Satgas bersama TNI/Polri akan melakukan operasi gabungan antar provinsi di perbatasan pada titik kegiatan yang disepakati bersama.
Selain Operasi Bhakti Praja, Satgas Covid-19 juga akan menggelar Operasi Praja Wibawa.
Penyekatan, pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan, terhadap pelaku perjalanan di perbatasan provinsi akan dilakukan dengan tegas dalam operasi tersebut.
Pelaku perjalanan yang melanggar aturan larangan pulang kampung akan kena sanksi, tercatat identitasnya, dan putar balikkan arah tujuan kendaraan.
“Sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ade.
Sekda provinsi di pulau Jawa pun telah membuat komitmen bersama. Untuk membatasi mobilitas masyarakat dan perizinan yang melintas antar provinsi.
Harapannnya dengan komitmen bersama tersebut, koordinasi dan kolaborasi semua pihak menguat.
Menurut Ade, maka proses pengawasan dan pemeriksaan di titik-titik penyekatan akan berjalan optimal.
Untuk mendukung larangan mudik Lebaran 2021, pemprov Jabar pun sudah menyiapkan skenario penyekatan.
Untuk menekan mobilitas masyarakat, penjagaan ketat di pintu masuk Jabar, akses keluar-masuk wilayah aglomerasi, dan simpul-simpul transportasi.
Penyekatan akan mulai pada masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021. (GaluhID/Evi)
