IPM Audiensi ke DPRD Ciamis, Perjuangkan Hak Pedagang

Berita Ciamis, galuh.id - Ikatan Pedagang Mandiri (IPM) Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, melaksanakan audiensi ke DPRD, Jumat (08/03/2024). Audiensi ini sebagai langkah untuk menyuarakan aspirasi kepada anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Ratusan warga yang berprofesi pedagang di Pasar Panjalu ikut hadir dalam acara tersebut. Mereka harus mogok bekerja karena perlu mengajukan permintaan dan mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis. Aryo Yudo Prayitno selaku Ketua Umum IPM Kabupaten Ciamis, menjelaskan bahwa mereka berniat untuk mempertanyakan biaya sewa lahan kios di pasar. "Kami mengunjungi DPRD Ciamis untuk mengajukan klaim atas hak kami. Kami meyakini terdapat beberapa isu terkait rencana revitalisasi pasar," katanya. "Kemudian kami sepakat dengan program revitalisasi, namun kami prihatin dengan adanya kenaikan harga sewa lahan kios di pasar yang begitu tinggi," tambahnya. Yudo bersama dengan 125 warga pasar Panjalu, mendatangi DPRD untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga pasar. Dalam menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan kios dan perlu mengambil tindakan dalam bidang regulasi. Ia juga mengungkapkan, bahwa sebelum adanya pasar bongkar, perlu melakukan langkah atau proses untuk mematuhi aturan atau regulasi terlebih dahulu. "Kita perlu meninjau terlebih dahulu Peraturan Desa (Perdes) sebelum mengambil tindakan” kata Yudo. “Sampai sekarang belum ada Perdes yang tersedia, namun di dalamnya terdapat ketentuan mengenai harga sewa, registrasi, dan biaya balik nama yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu," tambahnya. IPM Ingin Ada Perantara Aspirasi Warga Pasar dengan Pemdes Lebih lanjut, dalam proses pembangunan pasar, terdapat surat sertifikat yang sebelumnya Kepala Desa keluarkan melalui surat hak guna pakai bangunan. Menurut Yudo, pihak yang terlibat harus memeriksanya. Selain itu, variasi harga sewa lapak berkaitan langsung dengan kondisi lahan sewa. "Setiap kios di hitung berdasarkan luasnya dengan harga yang bervariasi, seperti Rp 21 ribu per meter persegi, Rp 17 ribu dan lainnya," ujarnya. Ia menerangkan, semua kios akan kena biaya balik nama (BBN) sebesar Rp 5 juta. Selain itu, ada juga PPH dan PHTB yang harus di bayarkan, tambah dengan retribusi sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 30 ribu. "Setelah bertemu dengan anggota DPRD, harapan agar ada perantara antara aspirasi warga pasar desa dan Pemdes Panjalu," tutur Yudo. Sementara itu Ade Amran, Ketua Komisi A DPRD Ciamis, menjelaskan salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya keselarasan antara warga pasar dengan Pemdes. "Kami akan memberikan fasilitas bagi Anda, Insya Allah. Kegagalan partisipasi pihak Pemdes, termasuk Kades dan Ketua BPD, merupakan kekurangan dalam acara audiensi hari ini," jelasnya. "Kami akan menyisihkan waktu untuk Pemdes dengan panggilan khusus di kemudian hari,” tambahnya. (GaluhID/Tegar) Editor : Evi

IPM Audiensi ke DPRD Ciamis, Perjuangkan Hak Pedagang

TINGGALKAN KOMENTAR Batal membalas

Dapur Rumah Warga Langkapsari Ciamis Kebakaran Gegara Korek Api

Penyaluran Beras Bantuan Pangan 2024 di Ciamis, Pj Bupati: Jaga Stok Bahan Pokok

Tidak Larang Study Tour Sekolah, Pj Bupati Ciamis Sebut Jangan Pilih Kendaraan Hanya Karena Murah

Tumbang di Piala Asia Wanita U-17 2024, Satoru Mochizuki Singgung Level Tim

VAR Mulai Dipakai di Laga Bali United vs Persib Bandung, Sejarah Baru Sepakbola Indonesia

Artikel Terkait