Bandung, GaluhID – DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) V terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral. Raperda ini disiapkan sebagai payung hukum yang memastikan pengelolaan tambang di Jawa Barat berjalan secara berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan.
Sebagai bagian dari penyusunan yang komprehensif, Pansus V melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta pada 24-26 Juni 2025. Audiensi dilakukan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelaraskan isi Raperda dengan kebijakan nasional dan memperoleh masukan substantif.
Wakil Ketua Pansus V, Heri Rafni Kotari, menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan bukan hanya soal izin dan investasi, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat sekitar tambang.
“Melalui Raperda ini, kami ingin memastikan pengelolaan tambang di Jabar tidak merusak lingkungan. Tidak meminggirkan warga dan bisa memberikan manfaat ekonomi. Sehingga adil bagi semua pihak,” ujarnya usai audiensi dengan KLHK pada Rabu (25/6/2025).
Heri menambahkan, penyusunan Raperda ini juga merupakan respons atas perubahan regulasi nasional. Di mana sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan telah didelegasikan kepada pemerintah provinsi.
Adapun substansi Raperda mencakup perencanaan usaha tambang, tata kelola perizinan, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha. Kemudian pengelolaan dampak lingkungan, partisipasi masyarakat, hingga mekanisme pengawasan.
Pansus V menargetkan Raperda ini bisa segera rampung dan disahkan agar menjadi dasar hukum yang kuat dan progresif. Terutama dalam pengelolaan sumber daya mineral di Jawa Barat. (GaluhID/Tegar)